Home » Berita » Proteksi Ekonomi Daerah: Cegah Capital Out Flow dan Prioritas Pelaku UMKM Lokal

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Proteksi Ekonomi Daerah: Cegah Capital Out Flow dan Prioritas Pelaku UMKM Lokal

Bupati Buol bersama Asisten III bidang perekonomian, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Bank Mandiri Cabang Buol, Dinas Sosial, bersama Ketua Kelompok Agro Mandiri Yang Bergerak di Usaha Peternakan Ayam.

Rapat ini membahas beberapa hal strategis terkait kebijakan perekonomian daerah, menguatkan usaha dalam daerah, tata kelolah sirkulasi dangan sembako dalam daerah mengantisipasi capital out flow lewat proteksi ekonomi. 

Pemulihan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial

Sesuai dengan edaran pemerintah pusat focus alokasi anggaran ada tiga hal: yakni Penanganan Covid-19 dan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaringan pengaman social (social safety net). Atas edaran tersebut, setiap daerah berhak mematuhi dan menindaklanjutinya. 

“Pemerintah pusat sudah menentukan road map alokasi anggaran pada tiga sector penting. hal terpenting adalah menjaga ketahanan pasokan pangan dam sembako, kemandirian ekonomi, stabilitas daya beli rakyat, termasuk memastikan UMKM tetap berkembang di tengah pandemi” Ujar Amirudin Rauf. 

Semangatnya adalah bagaimana sirkulasi uang tetap berputar dalam daerah. Sebab, untuk menghidupkan ekonomi suatu wilayah yang mesti di  lakukan adalah menjaga money suplai dalam daerah tersebut. Aktifitas fiskal harus menunjang pembangunan pasar dalam daerah. 

Meminimalisir Capital Out Flow

Salah satu logika ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan, adalah dengan menjaga uang beredar dalam daerah. Hal ini dapat di wujudkan dengan mencegah seminimal mungkin uang mengalir keluar daerah atau yang dalam istilah ekonomi Capital Out Flow.

“Aktifitas ekonomi suatu daerah itu sangat di tentukan oleh money supply kedalam daerah tersebut. Olehnya perangkat kebijakan, dan program kita harus memastikan sirkulasi ekonomi/uang beredar dalam daerah. Kebutuhan bahan seperti sembako yang masih bisa di usahakan dan di dapatkan dalam daerah, tidak mesti kita beli dari luar. 

Menurut Bupati Buol, jika kita memiliki kemauan untuk memperkuat UMKM dalam daerah, jalan memproteksi ekonomi daerah wajib kita lakukan. Setiap OPD yang berkaitan dengan pemenuhan bahan pokok dan pangan harus punya visi kemandirian dan kedaulatan untuk memperkuat perekonomian daerah. 

“Kita akan mengaturnya, baik perangkat kebijakan, regulasi, dan mekanisme tekhnis dalam memperkuat perekonomian daerah, mencegah capital out flow, dan menciptakan multiplayer efek” ujar Bupati Buol.

Multiplayer Efek Dalam Ekonomi Daerah

Upaya membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi, harus termanifestasikan dalam usaha melakukan proteksi ekonomi, dan kebijakan yang memiliki arah keberpihakan pada pelaku ekonomi dan usaha dalam daerah (baca: local). 

Dengan langkah di atas, maka akan tercipta dengan sendirinya apa yang disebut multiplayer efek atau efek domino pada seluruh sektor dan sendi perekonomian dalam daerah, baik petani, peternak, pengusaha, dan optimalisasi fiskal daerah. 

“dengan melakukan proteksi, kita akan meguntungkan banyak sector dalam daerah. Semisal kita membeli ayam dan telur dalam daerah, kita dapat mengembangkan usaha peternakan lokal, menyerap tenaga kerja, memastikan pendapatan tenaga kerja dalam hal ini rakyat. Dalam indikator makro ekonomi, kita dapat memastikan money supply dalam daerah, pasar local menjadi kuat, dan aliran uang keluar daerah (capital out flow) juga dapat di kurangi” tutur Bupati dua periode ini.

Multiplayer efek ini juga dapat menciptakan dampak langsung dan juga dampak yang tidak langsung. Dampak langsung adalah pelaku usaha akan merasa terlindungi, pendapatan daerah juga akan meningkat. Dampak tidak langsungnya adalah menciptakan pasar tenaga kerja baru, memantik pelaku-pelaku usaha baik yang identic maupun usaha lainya untuk bergerak di sektor ekonomi, sebab, ada kepastian dan jaminan pemerintah bahwa produksi local akan di prioritaskan.

Sinergitas Lintas OPD, Perbankan dan Pelaku Usaha

Bupati Buol berpesan agar untuk memastikan usaha local berkembang, produk local laris di pasaran, dan geliat usaha agrobisnis dan peternakan menjamur, setiap OPD dan Perbankan harus berkerjasama dalam mengupayakan dan menutup kran produk luar daerah.

“sinergitas OPD, Perbankan dalam bidang kredit dan lain-lain, serta pelaku usaha harus di desain dalam satu kerangka kerja kebijakan yang saling terkoordinasi dan memiliki capaian yang jelas. Kita akan memastikan produk sembako dalam daerah terbeli, jika kurang baru kita akan memasok dari luar. Sejauh ini, usaha-usaha lokal kita sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan pemulihan ekonomi maupun jarring pengaman social yang di komandoi oleh Dinas Sosial” lanjut Bupati yang juga seorang dokter ini.

 Belajar dari Politik Perekonomian Negara Maju

Banyak fakta sejarah bahwa Negara-negara yang saat ini di identikan sebagai Negara maju adalah mereka yang menerapkan proteksi ketat terhadap perekonomian dalam negeri, dan menerapkan bea tariff yang tinggi untuk produk luar negeri. Keberpihakan dan prioritas pada pengusaha nasional menjadikan mereka menjadi Negara tangguh seperti sekarang ini.

Lihat saja AS, menerapkan standar harga murah komditi mereka di pasar global, namun juga memasang bea tinggi untuk produk luar negeri yang masuk kenegaranya. Proteksi ekonomi ini menjadikan AS memiliki pendapatan perkapita yang cukup tinggi, dan memiliki PDB yang cukup tinggi pula.

Jepang, di era Restorasi Meiji, dengan kebijakan mengimpor hanya pada bahan-bahan yang tidak ada di Jepang. Sejauh bahan baku tersedia dalam negeri, mereka akan lebih memilih bahan dalam negeri sekalipun dengan menerapkan subsidi sekalipun. Usaha-usaha yang strategis tidak di liberalisasi pada asing, kecuali jenis industry non strategis, bisa di kerjasamakan atau buka kran investasinya.

Cina menerapkan reformasi ekonomi di era Deng Xioping. Untuk mengejar ketertinggalan dari AS dan Jepang, Cina melakukan transformasi dan lompatan jauh kedepan yang saat ini, mereka telah sejajar dengan kedua Negara maju tersebut. Politik upah murah, namun tetap mendorong daerah belakang (pertanian) memasok produk pangan ke kota, menjadikan Cina kuat dan berdaulat secara ekonomi. Hanya beberapa provinsi yang di biarkan terbuka, namun, provinsi lainya tetap di proteksi. Lihat saja produk industri Cina murah dan menguasai pangsa pasar global. 

Pelajaran Penting Dari Proteksi Ekonomi

Dalam skala lokal daerah, proteksi adalah pilihan. Memilih uang lari keluar, dan memakmurkan daerah lain, atau sekalipun dengan susah payah, menjaga sirkulasi uang tetap berputar dalam daerah, menjaga neraca dagang stabil, dan kondisi fiscal daerah tidak deficit.

Olehnya, di tengah program yang sangat membutuhkan bahan sembako baik dalam BLT atau PKH, baiknya memprioritaskan hasil sembako local. Tindakan ini dapat membantu usaha lokal berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan otomatis menjamin kesejahteraan rakyat.

“Jika perlu kita akan buat surat edaran untuk menjamin usaha peternakan ayam potong dan petelur terjual. Selain ayam, dapat juga kita terapkan pada sector pangan lain, seperti beras, dll. Keberpihakan kita jelas adalah mempriroitaskan usaha pangan dan peternakan dalam daerah” tutup Bupati Buol.

Di penutup rapat perwakilan perbankan yakni Bank Mandiri Cabang Buol menyatakan meminta surat edaran sebagai turunan dari strategi pemulihan ekonomi. Perwakilan perbankan juga setuju dengan strategi Semua strategi pemulihan ekonomi yang berkaitan dan kebutuhan sembako rakyat, harus memprioritaskan stok pangan local.