Home » Berita » Mewujudkan HAM Adalah Memastikan Program dan Target RPJMD berhasil Tahun 2022

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Mewujudkan HAM Adalah Memastikan Program dan Target RPJMD berhasil Tahun 2022

Bupati Buol bersama Asisten, Staf Ahli, Kepala-kepala OPD hadir dalam memperingati Sosialisasi Kriteria Kabupaten Peduli HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021. Tema sosialisasi ini adalah “ Dengan Sosialisasi Peduli HAM, Kita wujudkan Kabupaten Buol Berbasis HAM”, menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Sulteng, bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin 22 Maret 2021.

Sosial dan kegiatan Memperingati Hari HAM ini, adalah karena salah satu daerah yang masuk kategori peduli HAM adalah Kabupaten Buol.

HAM dan Demokrasi

Hak Asasi Manusia (Human Rights) adalah salah satu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. (Wikipedia).

Menurut Bupati Buol, HAM tidak bisa di lepaskan dari demokrasi. Sebab, demokrasi tanpa Hak Asasi Manusia, artinya Demokrasi tersebut terancam dalam bahaya. Sebab, dalam suatu system yang demokratis terdapat pengakuan hak manusia untuk hidup di dalamnya. Olehnya, ketika semboyan demokrasi berkumandang lewat revolusi Perancis, tak lama setelahnya teriakan kebebasan dan Hak Asasi Manusia berkumandang.

“Demokrasi mengajarkan bahwa nilai-nilai perbedaan harus di hargai. Demokrasi tidak saja perbedaan pendapat. Namun, lebih jauh dari itu adalah menghargai dan menjaga hak orang lain. Oleh sebab itu, tidak demokrasi tanpa HAM, sama halnya dengan tidak ada demokrasi tanpa perikemanusiaan” ujar Bupati Buol.

Hak “Sipol” dan Hak “Ekosob”

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia, terdapat dua klasifikasi HAM yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah hak “Sipol” atau Sipil dan Politik, Yang Kedua adalah Hak “Ekosob”, atau Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

“Kadang kala HAM hanya di maknai sempit sebatas hak memilih dan di pilih, atau hak bebas menyatakan pendapat di muka umum. Dalam banyak fakta, hak sipil juga dapat terjerumus kedalam liberalisme yang kebablasan, atau demokrasi liberal” tutur Bupati Buol.

Sebagian besar Negara di dunia, sudah menganut Hak Sipol ini, namun yang paling penting untuk di wujudkan sejatinya adalah Hak “Ekosob”, yakni Hak Untuk Hidup Layak, hak untuk sejahtera, hak mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas, hak untuk mengakses kesehatan gratis, hak terhadap alokasi anggaran yang berpihak. Hal-hal ini yang masih harus terus menerus kita wujudkan di kabupaten Buol” lanjut Bupati.

Olehnya, di Kabupaten Buol, semangat untuk menjunjung tinggi HAM adalah juga semangat mewujudkan kesejahteraan, baik itu akses terhadap modal sarana-prasarana pertanian, akses pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, akses untuk dapat memiliki minimal seekor ternak sapi. Semua ini adalah upaya untuk merealisasikan Hak “Ekosob” Rakyat.

Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi Dalam Pancasila

Dalam Pidato 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI, yang juga di kenal dengan Hari Lahir Pancasila, Founthing Father Sukarno berpidato dan menyebut tentang “Trisila” atau tiga sila, yakni: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Sosio-Ketuhanan.

“HAM juga di atur dalam Pancasila, yakni Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Beradab. Sukarno menyebutnya sebagai Sosio nasionalisme, atau Nasionalisme yang harus menjunjung tinggi Perikemaanusiaan. Sukarno Mengkritik Nasionalisme sempit, seperti Nasionalisme Hitler di Jerman yang mewujud sebagai fasisme” Pungkas Bupati Buol Lagi.

Bagi Bupati mantan dokter ini, Semboyan NKRI harga mati tidak bisa hanya menjadi slogan atau seremoni bahkan menjadi yel-yel saat Timnas Indonesia sedang bertanding sepak bola.

Selanjutnya menurut Bupati Buol, demokrasi sebagai Ibu Kandung HAM harus juga mewujud tidak saja dalam lapangan politik semata, namun, paripurnanya Demokrasi jika HAM “Ekosob” di wujudkan dalam sendi kehidupan rakyat.

“Demokrasi Lapangan Politik, adalah demokrasi parsial, tidak sempurna, olehnya demokrasi harus menjamin hak hidup rakyat, hak lapangan pekerjaan, hak petani untuk sejahterah, hal ini yang di sebut Sukarno sebagai Sosio-Demokrasi dalam Pancasila” ujar Bupati dua periode ini.

Olehnya, Program P3K, Gertak Bos, One Man One Cow, Budidaya Tambak Udang Vaname adalah sebuah jembatan emas mewujudkan sosio-demokrasi atau HAM “Ekosob”.  Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan bertumpu pada kemandirian adalah cita-cita atau falsafah demokrasi ekonomi di Kabupaten Buol.

“Tugas Kemanusiaan (HAM) kita adalah memastikan program berjalan dan target RPJMD dapat kita capai di Tahun 2022” tutup Bupati Buol.