Home » Berita » Menakar Kemandirian Desa Melalui Indeks Desa Membangun di Kabupaten Buol

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Menakar Kemandirian Desa Melalui Indeks Desa Membangun di Kabupaten Buol

Visi Presiden yang tertuang dalam NAWACITA Ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan & kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan azas REKOGNISI dan SUBSIDIARITAS

Sebagai penjabaran terhadap NAWACITA Ketiga tersebut, Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi menginisiasi langkah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

 

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk menetapkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju suatu kemandirian Desa perlu kerangka kerja pembangunan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. 

Sejak tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mempublikasikan pemanfaatan IDM yang pada saat itu masih mengacu pada data Potensi Desa (Podes) yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutkan akan dimutakhirkan setiap tahunnya. IDM juga dapat dimanfaatkan untuk memotret perkembangan kemandirian Desa dan mengarahkan ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dengan tepat dari Pemerintah yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial serta tingkat partisipasi masyarakat. Manajemen strategi yang dibentuk melibatkan para pihak dari Satker Daerah diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Camat, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara berjenjang dari level Kabupaten, Kecamatan dan Desa. (TPP lebih familier disebut Pendamping Desa, pen)

PENGORGANISASIAN PENGUKURAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

 

 

 

Indeks Desa Membangun
juga dapat diakses melalui aplikasi berbasis Website :
http://idm.kemendesa.go.id dengan User ID dan Password sesuai jenjang
organisasi para pihak. Metode perhitungan IDM tertuang dalam SOP (Standar
Operasional Prosedur) secara umum diuraikan berikut ini :

Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi No. 315/PR.01.02/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penyampaian Permintaan Updating Data IDM Tahun 2020, Dinas PMD-P3A telah melaksanakan pengukuran status kemandirian Desa melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun di 108 Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan yakni Kec. Momunu, Lakea, Bokat, Bunobogu, Tiloan, Paleleh, Bukal, Gadung, Karamat dan Paleleh Barat.

Kegiatan pemutakhiran IDM ini juga sampai saat ini dijadikan dasar acuan Kementerian Keuangan untuk menetapkan Pagu Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja dalam perhitungan rincian Dana Desa pada RAPBN Tahun 2021. Kebijakan Alokasi Afirmasi dimaksud diprioritaskan bagi desa-desa yang masih berstatus “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” guna mendukung Desa mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Sementara Alokasi Kinerja merupakan penghargaan (reward) yang diberikan bagi Desa yang mengalami perubahan skor dan Status IDM “Maju” dan “Mandiri”.

SERBA SERBI PEMUTAKHIRAN IDM TAHUN 2020

Tindaklanjut Surat Kepala Dinas PMD-P3A Nomor : 141/129-15/DPMD,P3A tanggal 8 Juni 2020 perihal Permintaan Updating Data IDM Tahun 2020 menjadi acuan Tim Pendamping Desa untuk melaksanakan fasilitasi dengan metode pengorganisasian yang digerakkan dari tingkat kecamatan untuk memediasi desa-desa melaksanakan pemutakhiran IDM mulai dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner, input pada aplikasi on-line berbasis web sampai pada penandatanganan Berita Acara Penetapan Status Desa tingkat Desa dan Kecamatan. Kegiatan pemutakhiran IDM ini efektif terlaksana selama 12 hari sejak tanggal 14 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Tahapan terakhir adalah verifikasi dan validasi data IDM tingkat kabupaten

SERBA SERBI PEMUTAKHIRAN IDM TAHUN 2020

Tanggal 6 Juli 2020 tepatnya hari senin, Tim TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) telah melakukan koordinasi bersama Dinas PMD-P3A dan Bappeda Kab. Buol untuk fasilitasi kegiatan verifikasi dan validasi IDM tingkat Kabupaten. Kegiatan verifikasi dimaksud terlaksana pada tanggal 13 Juli 2020 dan bertempat di kantor Dinas PMD-P3A Kab. Buol. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah penandatanganan Berita Acara IDM tingkat Kabupaten oleh Tim Verifikasi Kabupaten yakni Koordinasi TAPM, Kepala Dinas PMD-P3A dan Kepala Bappeda Kab. Buol. Seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemutakhiran IDM Tahun 2020 telah terlaksana dan dinyatakan Tuntas dengan hasil Status Perkembangan dan Kemandirian Desa yang telah direkap dari tahun 2017 s/d 2020 pada tabel dibawah :

KOORDINASI DAN VERIFIKASI ID KABUPATEN


PENJELASAN TABEL : 

Perkembangan dan kemandirian Desa yang dilaksanakan melalui pemutakhiran IDM sejak tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami perubahan status maupun prosentase. Pada tabel dapat dilihat bahwa tahun 2017 dan 2018 masih terdapat status Desa “Sangat Tertinggal” walaupun terjadi penurunan jumlah Desa, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang status desa “Sangat Tertinggal” perlahan-lahan tumbuh dan naik level menjadi desa “Tertinggal”, “Berkembang” dan bahkan terdapat peningkatan pada status Desa “Maju”. Namun sampai tahun ini belum ada satupun desa mencapai status desa “Mandiri”, hal ini menjadi bahan rekomendasi dan target untuk tahun berikutnya paling tidak melalui intervensi program pemerintah maupun desa dapat lahir minimal 3 desa dengan status Desa “Mandiri”.