Home » Berita

Category Archives: Berita

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Panen Parsial Tambak Percontohan, Bupati Buol: Ini Adalah “Panen Kesejahteraan”

Sore tadi, Senin 5 April 2021, Bupati Buol hadiri Panen Parsial Udang Vaname Tambak Percontohan yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis.  Turut hadir, Kadis Perikanan dan Kelautan bersama jajaran, dan juga seluruh anggota Kelompok Tambak “Mopoteetuan Aquakultur” yang sudah hampir tiga bulan ini mengelolah tambak percontohan berbasis komunitas ini.

Untuk di ketahui, kelompok tambak di pimpin oleh Tokoh Muda Kab. Buol Jufri S. Ali, beranggotakan kurang lebih tiga puluh pemuda yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Buol.  Tambak percontohan ini juga, merupakan tambak program Kementrian Perikanan dan Kelautan yang telah mengalokasikan anggaran puluhan Miliar, sebagai prakondisi menuju program budidaya tambak seluas 2000 hektar yang tahun ini akan di realisasikan dan SID-nya sedang di buat. Kab. Buol sendiri menjadi salah satu dari lima Kabupaten percontohan program kementrian perikanan dan kelautan dalam sektor budidaya Udang Vaname.

Panen “Kesejahteraan”

Sembari ikut serta melepas jala dalam kegiatan panen ini, Bupati Buol menyatakan konsep “Panen Kesejahteraan”. Menurut Bupati Buol, masifnya aktifitas budidaya tambak udang vaname ini, menjadikan setiap momen panen merupakan aktifitas memanen kesejahteraan.

 “Salah satu sektor ekonomi unggulan kita kedepan adalah budidaya tambak udang vaname. Jika saat ini, baru satu kelompok, kedepan akan banyak tambak rakyat yang kita bangun di Desa-Desa. Oleh sebab itu, bagi saya Panen Udang Vaname, sama dengan memanen “Kesejahteraan”” ujar Bupati di sela-sela proses panen.

Tak salah jika terminology kesejahteraan di gunakan oleh Bupati Buol. Sebab, dalam beberapa proses panen masyarakat yang membudidayakan udang vaname, dapat menghasilan pendapatan yang lumayan besar.

“Tambak Tradisional dengan luas setengah hektar saja dapat menghasilkan pendapatan puluhan juta rupiah, ini hanya di kelolah secara tradisional. Apalagi tambak percontohan ini di kelolah dengan pola intensif, pasti akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi di banding tradisional” lanjut Bupati. 

Efek Domino Ekonomi

Budidaya udang vaname yang memiliki prospek pasar nasional dan internasional yang baik, hal ini akan melahirkan “efek domino” ekonomi bagi daerah dan rakyat. Selain bagi anggota kelompok penambak, hal ini akan menstimulus roda perekonomian kembali bergairah. 

Disisi lainya, adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Jika kedepan telah terealisasi program revitalisasi tambak rakyat, dan program tambak kementrian seluas dua ribu hektar akan meciptakan lautan lapangan pekerjaan bagi pemuda dan rakyat. 

Jika roda perekonomian tumbuh, secara otomatis pergerakan uang dalam daerah juga menjadi penyulut aktifitas perekonomian lain menjadi bergerak. Dampak berantai ekonomi inilah yang di sebut efek domino ekonomi dari udang vaname. 

Proyeksi Tambak Rakyat

Mulai Bulan ini Pemda Buol sedang getol menggalakan program revitalisasi tambak. Pemerintah memfasilitasi percetakan tambak rakyat berbasis kelompok, dan setiap orang dapat mengelolah tambak udang seluas 0,5 hektar. Pola pengelolaanya dengan model tradisional.

Selain program revitalisasi dengan dana APBD ini, melalui APBN dan Kementrian Perikanan dan Kelautan Buol menjadi salah satu daerah percontohan, dan satu-satunya di Sulteng yang akan di bangun “mega program” budidaya tambak seluas 2000 hektar.

Dengan kombinasi APBN dan APBD untuk budidaya udang vaname ini, optimisme Buol akan menjadi salah satu sentra udang di Sulteng dan Indonesia Timur dapat di pastikan.

 Dampak turunanya adalah ekonomi rakyat menengah kebawah akan menggeliat dan menjadi penyanggah utama roda perekonomian daerah selain pertanian dan peternakan. 

Untuk di Ketahui, Tambak percontohan Kelompok  “Mopoteetuan Aquakultur” di Kelurahan  Kampung Bugis ini, di proyeksikan akan menghasilkan panen kurang lebih 2 Ton setiap petaknya, dengan jumlah petak 10, di kalkulasi panen perdana nantinya akan menghasilkan 20 Ton.

Pemda Buol Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Buol.

Selasa, 06 April 2021, Pukul 11.00 Wita
Setelah melaksanakan kegiatan di Kecamatan Peleleh, Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Satgas Covid 19 Kabupaten Buol, didampingi Tim Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 Kabupaten Buol, berpindah tempat untuk melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 kepada seluruh masyarakat. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Paleleh Barat
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Camat Paleleh Barat, Kacabjari Paleleh, Unsur Forkompimcam, Para Kades, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Paleleh.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk rangkaian kegiatan vaksinasi covid 19 di Kabupaten Buol, setelah dilaksanakan bagi para pejabat publik, ASN, dan TNI POLRI maka kegiatan Vaksinasi akan di focuskan pada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol.
Dalam sambutanya Wakil Bupati Buol, menyampaikan Tahun kemarin kasus covid kita hanya disekitaran 70 orang terconfirmasi namun untuk saat ini data dari Dinkes sampai dengan hari ini terdapat 261 orang yang sudah terconfirmasi positif Covid 19. Khusus Kecamatan Paleleh barat saya memberikan apresiasi dari seluruh Kecamatan Paleleh Barat sampai saat ini hanya terdapat 1 orang saja yang terconfirmasi. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Satgas Kecamatan dan Desa yang sudah berupaya keras untuk bisa menjawa wilayah Kecamatan Paleleh Barat.
Selanjutnya Wakil Bupati menambahkan bahwa bukan berarti kurangnya konfirmasi Positif covid di wilayah Kecamatan Paleleh Barat berarti sudah bebas, tentunya sikap kesiapsiagaan sangat penting terkait hal ini dan harus lebih di tingkatkan maka diharapkan pada seluruh Kepala Desa untuk dapat mengambil langkah langkah strategis salah satunya dengan menyiapkan rumah singgah sebagai tempat pelaksanaan karantina apabila kedeoan terdapat ketambahan kasus baru. ” Silahkan gunakan dan manfaatkan dana desa yang telah saudara simpan dalam Dana BTT untuk penanganan covid 19, jika ada wargamu yang terconfirmasi wajib di urus, karantinakan mereka melalui rumah karantina yang disiapkan desa, bantu keluarga mereka dengan memberikan BLT selama menjalani isolasi mandiri dalam rangka proses penyembuhan “. Ujar Wakil Bupati
Terkait pelaksanaan sosialisasi vaksinasi covid. Ketua satgas sangat mengharapkan untuk dapat mendukung pelaksanaan vaksinasi covid 19 kepada seluruh masyarakat. Hal ini merupakan ikhtiar dari pemerintah untuk bisa menanggulangi masalah penyebaran covid19. Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi ada pada kita semua baik Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai dengan tokoh masyarakat. Kalau hal ini tidak didukung maka yakin saja upaya kita semua akan sia sia terkait penanganan covid. ” tolong didukung bapak ibu sekalian terkait program vaksinasi ini, saya berharap bapak dan ibu yang hadir saat ini menjadi agen vaksinasi covid 19 yang seterusnya bertugas untuk mensosialisasikan kembali kepada keluarga dan masyarakat luas lainnya guna keselamatan kita bersama ” ujarnya
Diakhir sambutan beliau, Penekanan khusus dari Wakil bupati jika ada rilis resmi dari Satgas kabupaten terkait konfirmasi positiif maka kewajiban Satgas Kabupaten untuk disampaikan secara resmi kepada pihak kecamatan dan desa untuk seterusnya akan ditindaklanjuti penangananya terkait pelaksanaan isolasi mandiri dan tracking contak positif oleh Satgas kecamatan dan desa. ” mohon bantuan pendampingan bapak kapolsek dan babinsa untuk dikawal terkair pelaksananan tugas di Kecamatan dan Desa” . Tutup Wakil Bupati
Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan sekretariat daerah kabupaten Buol

Sekretaris Daerah Hadiri Rapat Pembahasan Refokusing APBD TA. 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Drs. H. Mohammad Suprizal Jusuf, MM menghadiri rapat kerja pembahasan proses refokusing ABPD Tahun 2021 bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Turut hadir dalam pembahasan tersebut, Asisten Perekonomian, Inspektur Inspektorat, Kaban BPKAD, Kaban BPPD, Kaban BPBD, Kadis Kesehatan dan Anggota TAPD.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Refocusing Anggaran terkait Penanganan Covid 19 di Kabupaten Buol. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menyampaikan 2 Poin penting dalam proses refokusing ini :
Pertama, refokusing anggaran harus patuh dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai kita menyalahi aturan pada proses refokusing ini.
Kedua, Dinas kesehatan harus mempunyai output dalam penggunaan dana, khususnya proses vaksinasi Covid-19. Jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mensukseskan program vaksinasi ini. Buatkan laporan secara tertulis dan berkala.
Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan sekretariat daerah kabupaten Buol.

Pemda Buol Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Buol.

Selasa, 06 April 2021, Pukul 09.00 Wita
Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Satgas Covid 19 Kabupaten Buol, didampingi Tim Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 Kabupaten Buol, melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 kepada seluruh masyarakat. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Paleleh.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Sekcam Paleleh, Unsur Forkompimcam, Para Kades, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Paleleh.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk rangkaian kegiatan vaksinasi covid 19 di Kabupaten Buol, setelah dilaksanakan bagi para pejabat publik, ASN, dan TNI POLRI maka kegiatan Vaksinasi akan di focuskan pada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Buol, menyampaikan bahwa untuk saat ini data dari Dinkes sampai dengan hari ini terdapat 261 orang yang sudah terconfirmasi positif Covid 19. Khusus Kecamatan Paleleh sendiri sudah terdapat 16 orang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan kita sangat penting terkait hal ini, maka diharapkan pada seluruh Kepala Desa untuk dapat mengambil langkah langkah strategis salah satunya dengan menyiapkan rumah singgah sebagai tempat pelaksanaan karantina
Selanjutnya Wakil Bupati menambahkan jika confirmasi Positif dalam satu wilayah sudah makin bertambah dan masuk dalam kategori zona hitam kita harus lakukan isolasi wilayah dalam bentuk PPKM. Kita berdayakan semua tenaga kesehatan untuk bertugas pada tempat yang disiapkan baik rumah karantina yang disiapkan atau pelaksanaan isolasi mandiri dirumah. Namun, pengawasan ketat harus dilakukan oleh tim yang tergabung dalam satgas kecamatan dan desa. Gunakan dana desa sebagai operasional melalui BTT dengan tentunya di dasari oleh SK Kades terkait Penangananan covid 19.
Saya berharap ini dilaksanakan dengan baik sudah ada pesan Pemerintah Pusat dalam hal ini Instruksi Presiden bahwa ” jika ada Pejabat baik Gubernur, Bupati, Camat sampai dengan kepala desa, tidak mengurus rakyat saat terdampak covid 19 maka silahkan letakkan jabatan ” ujar Wakil Bupati.
Berikutnya terkait pertemuan kali ini, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi covid. Atas nama pemerintah daerah Wakil Bupati Buol mengharapkan kepada semua yang hadiri untuk dapat mendukung pelaksanaan vaksinasi covid 19, yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat. Hal ini merupakan ikhtiar dari pemerintah untuk bisa menanggulangi masalah penyebaran covid19. Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi ada pada kita semua baik Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai dengan tokoh masyarakat. Kalau hal ini tidak didukung maka yakin saja upaya kita semua akan sia sia terkait penanganan covid.
” Tolong di dukung Bapak/Ibu sekalian terkait program vaksinasi ini, saya berharap bapak dan ibu yang hadir saat ini menjadi agen vaksinasi covid 19 yang seterusnya bertugas untuk mensosialisasikan kembali kepada kekuarga dan masyatakat luas lainnya guna keselamatan kita bersama ” tutup ketua satgas
Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan sekretariat daerah kabupaten Buol

Menakar Kemandirian Desa Melalui Indeks Desa Membangun di Kabupaten Buol

Visi Presiden yang tertuang dalam NAWACITA Ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan & kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan azas REKOGNISI dan SUBSIDIARITAS

Sebagai penjabaran terhadap NAWACITA Ketiga tersebut, Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi menginisiasi langkah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

 

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk menetapkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju suatu kemandirian Desa perlu kerangka kerja pembangunan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. 

Sejak tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mempublikasikan pemanfaatan IDM yang pada saat itu masih mengacu pada data Potensi Desa (Podes) yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutkan akan dimutakhirkan setiap tahunnya. IDM juga dapat dimanfaatkan untuk memotret perkembangan kemandirian Desa dan mengarahkan ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dengan tepat dari Pemerintah yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial serta tingkat partisipasi masyarakat. Manajemen strategi yang dibentuk melibatkan para pihak dari Satker Daerah diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Camat, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara berjenjang dari level Kabupaten, Kecamatan dan Desa. (TPP lebih familier disebut Pendamping Desa, pen)

PENGORGANISASIAN PENGUKURAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

 

 

 

Indeks Desa Membangun
juga dapat diakses melalui aplikasi berbasis Website :
http://idm.kemendesa.go.id dengan User ID dan Password sesuai jenjang
organisasi para pihak. Metode perhitungan IDM tertuang dalam SOP (Standar
Operasional Prosedur) secara umum diuraikan berikut ini :

Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi No. 315/PR.01.02/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penyampaian Permintaan Updating Data IDM Tahun 2020, Dinas PMD-P3A telah melaksanakan pengukuran status kemandirian Desa melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun di 108 Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan yakni Kec. Momunu, Lakea, Bokat, Bunobogu, Tiloan, Paleleh, Bukal, Gadung, Karamat dan Paleleh Barat.

Kegiatan pemutakhiran IDM ini juga sampai saat ini dijadikan dasar acuan Kementerian Keuangan untuk menetapkan Pagu Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja dalam perhitungan rincian Dana Desa pada RAPBN Tahun 2021. Kebijakan Alokasi Afirmasi dimaksud diprioritaskan bagi desa-desa yang masih berstatus “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” guna mendukung Desa mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Sementara Alokasi Kinerja merupakan penghargaan (reward) yang diberikan bagi Desa yang mengalami perubahan skor dan Status IDM “Maju” dan “Mandiri”.

SERBA SERBI PEMUTAKHIRAN IDM TAHUN 2020

Tindaklanjut Surat Kepala Dinas PMD-P3A Nomor : 141/129-15/DPMD,P3A tanggal 8 Juni 2020 perihal Permintaan Updating Data IDM Tahun 2020 menjadi acuan Tim Pendamping Desa untuk melaksanakan fasilitasi dengan metode pengorganisasian yang digerakkan dari tingkat kecamatan untuk memediasi desa-desa melaksanakan pemutakhiran IDM mulai dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner, input pada aplikasi on-line berbasis web sampai pada penandatanganan Berita Acara Penetapan Status Desa tingkat Desa dan Kecamatan. Kegiatan pemutakhiran IDM ini efektif terlaksana selama 12 hari sejak tanggal 14 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Tahapan terakhir adalah verifikasi dan validasi data IDM tingkat kabupaten

SERBA SERBI PEMUTAKHIRAN IDM TAHUN 2020

Tanggal 6 Juli 2020 tepatnya hari senin, Tim TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) telah melakukan koordinasi bersama Dinas PMD-P3A dan Bappeda Kab. Buol untuk fasilitasi kegiatan verifikasi dan validasi IDM tingkat Kabupaten. Kegiatan verifikasi dimaksud terlaksana pada tanggal 13 Juli 2020 dan bertempat di kantor Dinas PMD-P3A Kab. Buol. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah penandatanganan Berita Acara IDM tingkat Kabupaten oleh Tim Verifikasi Kabupaten yakni Koordinasi TAPM, Kepala Dinas PMD-P3A dan Kepala Bappeda Kab. Buol. Seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemutakhiran IDM Tahun 2020 telah terlaksana dan dinyatakan Tuntas dengan hasil Status Perkembangan dan Kemandirian Desa yang telah direkap dari tahun 2017 s/d 2020 pada tabel dibawah :

KOORDINASI DAN VERIFIKASI ID KABUPATEN


PENJELASAN TABEL : 

Perkembangan dan kemandirian Desa yang dilaksanakan melalui pemutakhiran IDM sejak tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami perubahan status maupun prosentase. Pada tabel dapat dilihat bahwa tahun 2017 dan 2018 masih terdapat status Desa “Sangat Tertinggal” walaupun terjadi penurunan jumlah Desa, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang status desa “Sangat Tertinggal” perlahan-lahan tumbuh dan naik level menjadi desa “Tertinggal”, “Berkembang” dan bahkan terdapat peningkatan pada status Desa “Maju”. Namun sampai tahun ini belum ada satupun desa mencapai status desa “Mandiri”, hal ini menjadi bahan rekomendasi dan target untuk tahun berikutnya paling tidak melalui intervensi program pemerintah maupun desa dapat lahir minimal 3 desa dengan status Desa “Mandiri”.