Home » 2021 » Mei

Monthly Archives: Mei 2021

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Ketua Satgas Monev Isolasi Mandiri Warga Desa Pelaksana PPKM Berbasis Mikro

Ahad, 09 Mei 2021, Pukul 09.00 Wita
Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buol. Melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Wilayah Terconfirmasi Positif Covid 19 bertempat di Desa Winangun Kecamatan Bukal.
Hadir pada kunjungan lapangan tersebut yakni, Kepada Dinas Kesehatan, Kabag Prokopim, Unsur Forkopimcam, Kades Winangun dan jajaranya, Kepala Puskesmas Dan medis, Perwakilan Manajemen Perusahaan PT.HIP , kepala Poliklinik PT. HIP
Selanjutnya kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 di diakibatkan peningkatan kasus konfirmasi positif yang cukup signifikan khususnya di Wilayah Desa Winangun Kecamatan Bukal sesuai dengan Hasil Rilis terbaru dari Juru Bicara tim Gugus Tugas Covid-19 bahwa kecamatan Bukal mengalami peningkatan Yang cukup besar setelah sebelumnya Desa Modo 1, dan Modo 2 telah melaksanakan PPKM mikro dan berhasil menekan jumlah penyebarannya, saat ini Desa Winangun kembali mengalami peningkatan confirmasi positif. Maka dari itu dillaksanakannya kunjungan lapangan untuk memberikan edukasi kepada jajaran Satgas Kecamatan dan desa serta upaya yang dapat di lakukan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, demi mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang banyak akibat transmisi lokal di Kecamatan Bukal khususnya saat ini berada di Desa Winangun Bukal .
 
Berdasarkan hasil rilis Satgas Covid 19 yang merupakan hasil labkes makasar, dimana terdapat 26 ( Dua Puluh Enam ) orang yang terconfirmasi positif berada di Desa Winangun dengan rincian 12 Orang Warga Desa, 14 orang lainnya merupakan Karyawan Perusahaan PT. HIP / CCM.
Setelah sebelumnya 05 Mei 2021, Wakil Bupati Buol selaku Ketua Satgas Tim Covid-19 kabupaten Buol bersama Tim satgas menyampaikan keputusan akhir kepada Pemerintah Desa Winangun untuk segera memberlakukan sistem PPKM (Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di desa Winangun sebagai bentuk ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Maka hari ini Wakil Bupati Buol hadir kembali untuk memastikan kembali pelaksanaan tugas satgas dan penanganan isolasi mandiri bagi warga.
Selanjutnya seperti diketahui bersama bahwa Desa Winangun juga merupakan Pusat aktifitas dan keberadaan Perusahaan kelapa sawit, PT. Hardaya Inti Plantation Kab. Buol, hasil konfirmasi positif sebagian besar merupakan karyawan / pekerja dari perusahaan.
” trend kasus covid di desa winangun ini bisa dikatakan kasus yang unik, karena berada di lingkungan Perusahaan yang nota bene memiliki resiko penyebaran transmisi.lokal bagi pekerja lainnya jika tidak ditangani secara baik, hari ini saya datang..saya mau lihat dan datangi langsung pekerja yang sementara Isolasi Mandiri apakah sudah sesuai tahapan dan bagaimana keadaan mereka selama jalani isolasi mandiri ” Tuturnya.
Dilengkapi pakaian APD lengkap rombongan menuju ke masing masing pekerja yang menjalani isolasi mandiri, kedatangan Wakil Bupati disambut baik oleh warga masyarakarat secara kooperatif menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan serta mendengarkan arahan ketua satgas.
” yang sabar ..ya..menjalani isolasi mandiri, jangan dulu pikir yang lain, saat ini utamakan kesehatan, jaga diri selama proses penyembuhan kita berdoa bersama semoga bapak dan ibu yang menjani isolasi mandiri segera di berikan kesembuhan, saya datang kemari untuk memastikan bapak dan ibu menjalani isolasi mandiri secara baik dan sesuai ketentuan sekaligus memastikan apakah satgas Kecamatan dan Desa melaksanakan tugasnya secara baik melayani bapak ibu sekalian. Alhamdulillah semua berjalan sesuai denga harapan, kuncinya hanya satu, kalau mau disiplin dalam isolasi mandiri pasti berkah kesehatan dan kesembuhan menjadi milik kita ” ujarnya.
Sementara warga masyatakat yang sedang menjalani isolasi mandiri merasa sangat senang dan terharu bisa didatangi oleh Pemerintah Daerah hal ini menurut mereka bisa menambah semangat dalam menjalali aktifitas isolasi mandiri
” Terima kasih pak Wakil Bupati , Pak Kadis dan rombongan, sudah mau datang ditempat kami ini, sudah mau perhatian pada kami, insya Allah kami tetap menjalani isolasi mandiri ini sesuai dengan arahan dan petunjuk.satgas desa dan puskesmas ” tutur warga
Sebelum bertolak kembali ke Ibu Kota Kabupaten Wakil Bupati sangat mengharapkan jalinan kerjasama antara pihak perusahaan dan satgas kecamatan serta desa terkait penanganan covid 19 khususnya dalam penanganan isolasi mandiri serta konsukuensi yang akan ditimbulkan. Selain itu Ketua Satgas juga meminta Pihak Perusahanan agar dapat juga membentuk Satgas Perusahaan sendiri yang nantinya bisa bekerjasama dengan satgas pemerintah daerah dalam antisipasi bersama terkait penanganan Covid 19.
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro harus memiliki beberapa fasilitas pendukung sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Menurutnya apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat yang perlu disikapi.
“Tentunya terkait PPKM mikro perlu memiliki fasilitas pendukung di antaranya harus ada tempat isolasi mandiri, dapur umum yang nanti akan digunakan untuk warga terpapar dan harus ada partisipasi antara warga dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada satgas Kecamatan dan Desa Winangun, yang mana Secara keseluruhan dari hasil monitoring penanganan yang diberikan pihak desa dinilai sudah baik. Meski demikian, ada catatan terkait dapur umum harus dipersiapkan agar sekiranya bisa lebih membantu warga yang menjalani isolasi mandiri. Lebih lanjut Wakil Bupati meminta kepada Petugas Satgas Covid-19 yang berada di desa untuk giat memberikan sosialisasi kepada warga terkait Covid-19.
“Baik itu pencegahan maupun memberikan pengertian pentingnya saling membantu apabila ada salah satu warga yang terpapar untuk tidak dikucilkan namun harus dibantu,” jelasnya.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

Pemda Buol – Gorut Gelar Rapat Koordinasi Bersama Terkait Perbatasan Tindaklanjut Larangan Mudik Pemerintah Pusat.

Kamis, 06 Mei 2021 Pukul 13.00 Wita
Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si. Melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Wilayah pada Perbatasan Propinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Kecamatan Paleleh Kab. Buol, dan Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara. Bertempat di Perbatasan Kabupaten Buol – Gorontalo Utara
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan langkah Pengetatan Penerapan Larangan Mudik oleh Pemerintah Pusat yang dimulai pada tanggal 06 Mei hingga 17 Mei 2021
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilam Pemda Kabm Buol diantaranya Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Buol, Kapolres Buol, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ka. Dinkes, Ka Dishub, Kasat Pol.PP, Kadis Kominfo, Ka. BPBD, Bagian Umum dan Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Kab. Buol. Sedangkan dari Pihak Pemda Kab. Gorontalo Utara dihadiri oleh Wakil Bupati Gorut, Kapolres Gorut, Kesdim 1314, serta beberapa Pimpinan OPD Kab. Gorut.
Dalam rangka meminimalisir terjadinya penyebaran covid-19 terkait larangan mudik terhitung mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, Pemerintah Kabupaten Buol bersama Pemda Gorontalo Utara mengelar rapat terkait pemberlakuan kegiatan tehnis pada Pos perbatasan Kab. Buol dan Gorontalo di Kecamatan Tolinggula.
Gelar rapat tersebut terkait tindaklanjut Pelarangan mudik dari Pemerintah Pusat, Olehnya Pemda Buol bersama Pemda Gorontalo Utara bekerja sama dengan TNI dan Polri melaksanakan langkah- langkah mengantisipasi pemudik yang masih nekat pulang kampung yang akan melintas di pos perbatasan Buol – Gorut. Kesepakatan rapat tersebut akan diberlakukan di pos pengamanan perbatasan bagi seluruh pengguna Moda transportasi darat di larang melintasi perbatasan dimasa pemberlakuan larangan mudik mulai tanggal 06 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.
Wakil Bupati Buol dalam arahanya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemda Gorut yang ikut duduk bersama dalam membangun kesepakatan bersama terkait tehnis penyelenggaraan perbatasan di masa pandemi guna menekan kegiatan larangan mudik pemerintah pusat.
” langkah ini merupakan langkah pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggjawaban pelaksanaan tugas bersama nantinya tapi yang paling mendasar dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakkan pemerintah Daerah di wilayah Perbatasan, kita sambut baik ini dan kita syukuri sekaligus kita sadari Buol dan Gorut kita adalah bersaudara “. TuturNya yang disambut tepuk tangan hangat seluruh peserta rapat.
Selanjutnya setelah menjalali rangkaian rapat kerja bersama yang mana masing masing Pemerintah daerah memberikan konsep pelaksanaan tugas tehnis perbatasan, setelah saling memberikan saran, masukan, akhirnya disepakati 9 (sembilan ) Point kesepakatan bersama yang akan diberlakukan di masing – masing Pos Pengamanan perbatasan Pemerintah Kab. Buol dan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara, diantaranya :
  • Masyarakat yang komuter (masyarakat yang berdomisili) di Kecamatan Paleleh (Desa Umu, Molangato, Lilito, dan Pionoto ) serta Kecamatan Tolinggula ( Desa Tolinggula ulu, Tolite jaya, Tolingguka tengah, Molangga, Illomangga, Tolinggula pantai, Ilatonggula, limbato, Papualangi, dan Cempaka putih, dapat melintasi perbatasan dengan menitipkan KTP pada posko penjagaan sebagai jaminan, dan petugas memberikan kartu penitipan serta tetap melamsanakan Prokes yang ketat.
  • Masyarakat yang mengunjungi orang sakit keras (dalam perawatan medis) dibuktikan dengan surat dokter yang merawat, kunjungan duka anggora keluarga yang meninggal wajib menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menunjukkan hasil Negatif Rapid Anti Gen yang berlaku 1 x 24 jam, serta dilengkapi dengan Kartu Keluarga.
  • Pedagang yang melalui Kabulaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo yang akan melaksanakan aktivitas jual/beli di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah maupun sebaliknya, pedagang yang melalui Buol yang akan melaksanakan aktivitas jual/beli di wilayah Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo, 1 (satu) kendaraan paling banyak 5 (lima) orang wajib menunjukkan hasil Rapid Anti Gen yang berlaku 2 x 24 Jam, dan apabila melampaui jumlah kapasitas lebih dari 5 (lima) orang maka akan diputar balikan ke daerah asal.
  • Pada masa pengetatan dan peniadaan mudik, pos perbatasan Kab. Buol, Sulawesi Tengah dalam melakukan penyekatan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan yang berasal dari wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sedangan perbatasan Gorontalo Utara melakukan penyekatan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan yang berasal dari wilayah Propinsi Gorontalo, hasil pemeriksaan dibuktikan dengan cheklist pemeriksaan oleh petugas pada Pos perbatasan masing – masing wilayah Kabupaten.
  • Petugas kedua pos perbatasan setiap saat melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pada Pos Perbatasan,
  • Pengawasan jalur di luar pos perbatasan perlintasan baik darat maupun laut diserahkan kepada Kepala Desa berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas yang untuk selanjutnya dilaporkan ke Pos Perbatasan.
  • Petugas Posko akan dilengkapi dengan Id Card sebagai tanda pengenal.
Wakil Bupati Buol memberikan statment akhir bahwa Pemerintah Kabupaten Gorut bersama perwakilan dari Kabupaten Buol telah menyepakati 9 Point yang akan diberlakukan selama masa peniadaan mudik khusus untuk wilayah perbatasan kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Paleleh. Kesepakatan pemerintah Gorontalo Utara dan pemerintah Buol Kabupaten Buol yang dihadiri langsung oleh kedua wakil bupati dan juga kedua Kapolres dan pimpinan opd terkait itu turut pula membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan instruksi presiden Peraturan Menteri perhubungan dan surat edaran dari kesatuan satgas covid 19 soal larangan mudik Dan juga pengetatan protokol kesehatan.
Selanjutnya dari pertemuan tadi telah dihasilkan 9 ( sembilan ) kesepakatan yang pada intinya sebagai terjemahan langsung dari peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah pusat soal pelarangan mudik Dan juga pengetatan protokol kesehatan di perbatasan, dan hal-hal yang yang spesifik diatur oleh kedua Daerah seperti membolehkan kedua masyarakat komuter atau masyarakat di kecamatan paleleh dan juga Tolinggula dalam beraktivitas.
“Untuk masyarakat yang melakukan aktivitas perekonomian di dua wilayah wajib melapor diri pada pos penjagaan dan akan diberikan kartu tanda pengenal oleh petugas pengamanan diperbatasan setelah KTP dititipkan pada petugas dan ini telah kita sepakati bersama diantara dua wilayah” terang Wabub.
” Kami tegaskan TNI/ POLRI dan instansi Tehnis Pemda akan memeriksa setiap kendaraan yang melintas selama 24 jam , diperiksa terkait dokumen operasional dan bukti tes bebas Covid-19, Siapapun yang melintas akan dilakukan pemeriksaan,jika tidak dilengkapi dengan hasil rapid anti gen akan kami Putar balik, oleh karena itu, kami mengingatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak agar tidak melakukan perjalanan mudik, ke wilayah gorontalo, ingat hal ini bukan hanya kemauan kami tapi ini sudah menjadi arahan dan Intruksi Pemerintah Pusat yang wajib hukumnya sebagai penyelenggara pemerintah di daerah untuk melaksanakannya ” TegasNya.
Berita Acara Kesepakatan Bersama di tandangani oleh Wakil Bupati Buol, H. Abdulah Batalipu, S.Sos, M.Si, Wakil Bupati Gorut, Torik Modanggu, Ketua DPRD Buol, Srikandi Batalipu, S.Sos bersama Wakil Ketua DPRD Buol, Ahmad T. Takuloe, S.H, Kapolres Buol AKBP Dieno Hendro Widodo, Kapolres Gorut, Dicky Irawan Kesuma, S.I.K, Kasdim 1314 Gorut, Mayor.Inf Samsudin Datukramat,.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

Ketua Satgas Perintahkan Isolasi Wilayah Desa Winangun

Rabu, 05 Mei 2021, Pukul 09.00 Wita
Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buol. Melaksanakan Kunjungan Lapangan ke Wilayah Terconfirmasi Positif Covid 19 bertempat di Desa Winangun Kecamatan Bukal
Hadir pada kunjungan lapangan tersebut yakni Kabag Prokopim, Perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Bukal dan Unsur Forkopimcam, Kades Winangun dan jajaranya, Kepala Puskesmas Dan medis, Perwakilan Manajemen Perusahaan PT.HIP , kepala Poliknik PT. HIP.
Selanjutnya kunjungan lapangan dilaksanakan dalam rangka antisipasi penyebaran Virus Covid-19 di diakibatkan peningkatan kasus konfirmasi positif yang cukup signifikan khususnya di Wilayah Desa Winangun Kecamatan Bukal sesuai dengan Hasil Rilis terbaru dari Juru Bicara tim Gugus Tugas Covid-19 bahwa kecamatan Bukal mengalami peningkatan Yang cukup besar setelah sebelumnya Desa Modo 1, dan Modo 2 telah melaksanakan PPKM mikro dan berhasil menekan jumlah penyebarannya, saat ini Desa Winangun kembali mengalami peningkatan confirmasi positif. Maka dari itu dillaksanakannya kunjungan lapangan untuk memberikan edukasi kepada jajaran Satgas Kecamatan dan desa serta upaya yang dapat di lakukan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, demi mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang banyak akibat transmisi lokal di Kecamatan Bukal khususnya saat ini berada di Desa Winangun Bukal
Berdasarkan hasil rilis Satgas Covid 19 yang merupakan hasil labkes makasar, dimana terdapat 25 ( Dua Puluh Lima ) orang yang terconfirmasi positif berada di Desa Winangun dengan rincina 8 Orang Warga Desa, 17 orang lainnya merupakan Karyawan Perusahaan PT. HIP.
Wakil Bupati Buol selaku Ketua Satgas Tim Covid-19 kabupaten Buol bersama Tim satgas menyampaikan keputusan akhir kepada Pemerintah Desa Winangun untuk segera memberlakukan sistem PPKM (Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di desa Winangun sebagai bentuk ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
” Mulai Pukul 17.00 Wita sampai dengan 14 hari ke depan lakukan karantina Wilayah jangan ada yang keluar masuk wllayah ini, laksanakan kegiatan isolasi mandiri yang betul sesuai tahapan dan akan di pantau oleh satgas Kecamatan dan Desa jika ada yang ingin masuk tidak penting balik kanan. Hari ini saya perintahkan Deaa Winangun Isolasi Wilayah “. Tegas Ketua Satgas.
Selanjutnya Desa Winangun juga merupakan Pusat aktifitas dan keberadaan Perusahaan kelapa sawit, PT. Hardaya Inti Plantation Kab. Buol, hasil konfirmasi positif juga beberapa orang merupakan karyawan / pekerja dari perusahaan.
Maka melalui pertemuan tersebut Wakil Bupati sangat mengharapkan jalinan kerjasama antara pihak perusahaan dan satgas kecamatan serta desa terkait penanganan covid 19 khususnya dalam penanganan isolasi mandiri serta konsukuensi yang akan ditimbulkan. Selain itu Ketua Satgas juga meminta Pihak Perusahanan agar dapat juga membentuk Satgas Perusahaan sendiri yang nantinya bisa bekerjasama dengan satgas pemerintah daerah dalam antisipasi bersama terkait penanganan Covid 19.
” Hari ini saya putuskan untuk lakukan karantina Wilayah Desa Winangun, maka saya minta Akses masuk perusahaan untuk dapat ditutup lakukan pengetatan selama 14 hari kedepan, sebagian yang terconfirmasi adalah para pekerja, olehnya saya minta agar mereka dapat dikarantina diberikan zin tidak bekerja. Sedapat mungkin siapkan rumah khusus karantina bagi para pekerja agar dapat dipisahkan dari keluarga lainnya termasuk bantuan sembako bagi mereka yang menjani isolasi mandiri. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua terutama pihak perusahaan untuk menekan penyebaran covid 19 di kalangan pekerja, ingat jika hal buruk terjadi karena kelalaian terkait penanganan sampai menimbulkan korban jiwa akibat covid maka saya tidak segan segan akan menutup Perusahaan ” TegasNya.
Menutup arahanya Wakil Bupati Buol menekankan peran dan fungsi pelayanan Pemerintah dan Kesehatan kepada masyatakat di situasi Pendemi Covid 19. Maka arahan penegasan akhir ketua satgas diantaranya :
1. Kepala Puskesmas untuk Tenaga kesehatan terutama para bidan desa wajib tinggal di desa, lakukan koordinasi lintas sektor yang baik bersama satgas Kecamatan dan desa terutama pada pihak perusahaan. Focus penanganan isolasi mandiri pastikan benar warga melaksanakan isman sesuai tahapan yang ditentukan.
2. Kepala Desa yang telah melaksanakan refocusing sejumlah 8 % yang dititipkan pada belanja tak terduga. Untuk dilaksanakan dalam rangka penanganan covid 19, jika terjadi lagi hal yang perlu penambahan silahkan laksanakan lagi refocusing berikutnya dan pastikan refocusing dilakukan khusus prioritas untuk penangana covid. kesiapsiagaan kita sangat penting terkait hal ini, maka diharapkan pada seluruh Kepala Desa untuk dapat mengambil langkah langkah strategis salah satunya dengan menyiapkan rumah singgah sebagai tempat pelaksanaan karantina.
3. Camat dibantu Forkopimcam untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan, pastikan kasus peningkatan dapat ditekan dengan pelaksanaan PPKM Skala mikro dan pengetatan wilayah.
Kita berdayakan semua tenaga kesehatan untuk bertugas pada tempat yang disiapkan baik rumah karantina yang disiapkan atau pelaksanaan isolasi mandiri dirumah. Namun, pengawasan ketat harus dilakukan oleh tim yang tergabung dalam satgas kecamatan dan desa. Gunakan dana desa sebagai operasional melalui BTT dengan tentunya di dasari oleh SK Kades terkait Penangananan covid 19. pelakanaan tugas. Saya berahatap ini dilaksanakan dengan baik sudah ada pesan Pemerintah Pusat dalam hal ini Instruksi Presiden bahwa ” jika ada Pejabat baik Gubernur, Bupati, Camat sampai dengan kepala desa, tidak mengurus rakyat saat terdampak covid 19 maka silahkan letakkan jabatan ” Tutup Wakil Bupati.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

Wakil Bupati Buol Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Tinombala 2021.

Rabu, 05 April 2021 Pukul 16.00 Wita
Bupati Buol diwakili oleh Wakil Bupati Buol, H.Abdullah Batalipu, S.Sos M.Si. bertindak sebagai Pimpinan Apel dalam kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Tinombala Tahun 2021 bertempat di Mako. Polres Buol. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Buol sebagai pelaksana kegiatan, Ketua DPRD Kab. Buol, Pabung 1305 BT, Wakil Ketua Pengadilan, Danposal, Kadis Perhubungan , Kasat Pol.PP, Ka.Bakesbangpol dan seluruh jajaran Unsur TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat-2021 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 H, baik pada aspek personelmaupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra kamtibmas lainnya.
Sambutan KAPOLRI Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang dibacakan oleh Wakil Bupati Buol mengamanatkan bahwa Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 H. Ini merupakan tahun kedua Pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020/1441 H. Meskipun begitu, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit untuk ditahan.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, apabila Pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun setelah diumumkannya larangan mudik, masih terdapat 7% atau 17,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik. Oleh karena itu, kegiatan Operasi Ketupat-2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi “Salus Populi Suprema Lex Esto”.
Selanjutnya untuk mengantisipasi pelaku perjalanan dalam negeri, segera maksimalkan kegiatan posko di terminal, bandar udara, pelabuhan, dan stasiun. Posko ini bukan hanya sekedar menjadi posko pengamanan dan pelayanan, namun juga berfungsi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, melalui:

1. Pengawasan protokol kesehatan;
2. Mengecek dokumen yang harus dimiliki oleh penumpang, yaitu hasil negatif test Covid-19 paling lambat 1×24 jam, e-HAC, SIKM, dan sertifikat vaksinasi;
3. Melakukan rapid test antigen secara acak kepada penumpang;
4. Mencegah dan melakukan penertiban terhadap kerumunan masyarakat dengan
memberikan sanksi berupa teguran lisan, sanksi fisik, maupun denda administratif; serta
5. Melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan di daerah tujuan mudik, sentra perekonomian dan keramaian dengan memedomani Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/949/V/Ops.2./2021 tentang Upaya Mencegah Terjadinya Peningkatan Penyebaran Covid -19 Menjelang, Pada Saat, dan Pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H, dengan langkah sebagai berikut:
➢ Mendirikan posko terpadu bersama dengan Satgas Covid-19 dan stakeholder terkait yang memiliki kelengkapan pemeriksaan Swab Antigen dan ruang isolasi sementara di sentra – sentra ekonomi;
➢ Lakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 dan pengelola gedung untuk membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang ada dan pastikan sistemnya, siapkan petugas untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk
➢ Lakukan patroli gabungan secara periodik untuk memastikan tidak terjadi kerumunan di sentra perekonomian dan keramaian, sekaligus lakukan imbauan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
➢ Untuk menghindari penumpukan pengunjung,berlakukan one gate system pada akses pintu masuk maupun keluar, lakukan koordinasi dengan pihak pengelola untuk mendirikan posko di pusat perekonomian dan keramaian;
➢ Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untukmelaksanakan swab antigen secara acak dan melakukan pembagian masker;
➢ Melakukan upaya penegakan hukum protokol kesehatan dengan tim pemburu Covid-19;
➢ Melakukan upaya penertiban kerumunan dengan memberikan sanksi berupa teguran, lisan, fisik maupun denda administratif;
➢ Khusus kepada wilayah yang menerapkan PPKM Mikro, agar memperkuat peran dan fungsi Posko PPKM Mikro, seperti kewajiban untuk melapor bagi tamu, memastikan pelaksanaan isolasi mandiri bagi tamu, mengecek ketersediaan alat swab antigendan melaksanakan fungsi 3T.
➢ Pada wilayah zona merah dan orange, lakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk menutup tempat wisata dan tempat umum lainnya yang tidak esensial
➢ Berikan bantuan sosial sesuai dengan pemetaan sosio ekonomi masyarakat.
➢ Untuk daerah yang menjadi sasaran mudik agar meningkatkan dukungan terhadap program vaksinasi massal khususnya di wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Bali
Wakil Bupati Buol mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Operasi Ketupat-2021 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 H, semoga dapat bertugas dengan baik dibawah lindungan Allah SWT.
” Saat ini Kabupaten Buol menerapakan 3 Pos Penjagaan terkait larangan mudik diantaranya di Wilayah Kota , Perbatasan Kabupaten Buol dan Tolitoli, serta Perbatasan Kabupaten Buol dan Kabupaten Gotontalo Utara. Mari sama sama kita jaga amanah Pemerintah Pusat kepada kita semua sebagai penyelengara Pemerintah di daerah, Terima Kasih dan Selamat Bertugas semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa senantiasa melindungi tugas dan pengabdian kalian menyuksuskan Operasi Ketupat Tinombala kali ini ” Tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti kejahatan berupa Minuman Keras hasil tangkapan Polres Buol, Pemusnahan ini dilaksanakan oleh wakil Bupati dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Buol.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol

Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Evaluasi wilayah Pelaksanaan kegiatan Isolasi Mandiri

Selasa, 04 Mei 2021, Pukul 13.30 Wita

Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu S.Sos, M.Si selaku Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Buol, melaksanan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Isolasi Mandiri Terhadap Penanganan kasus Konfirmasi Positif bertempat di Deaa Modo dan Desa Mooyong Kecamatan Bukal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Kepala Desa Modo, Kepala Desa Mooyong dan Jajaran Pemerintah Desa setempat.
Selanjutnya Dalam pertemuan tersebut, Wakil bupati Buol memberikan beberapa arahan dan evaluasi terkait kebijakan pemerintah desa dalam menangani situasi pandemi covid-19 yang dihadapi saat ini.
Pemerintah daerah mengharapkan kepala desa beserta aparat untuk tetap mengurus dan bertanggung jawab penuh dalam pengetatan dan isolasi mandiri masyarakat yang terkonfirmasi dan tidak menerima dulu warga dari desa dan kecamatan lain yang akan masuk ke desanya demi untuk memutus mata rantai penularan covid-19 di kabupaten Buol. Hal yang perlu diingat bahwa kasus terkonfirmasi Kabupaten Buol sangat dratis meningkat olehya sangat di harapkan peran serta pemerintah desa dan seluruh jajaran pem rintah desa untuk terus menerus melakukan edukasi dan langkah-langkah kongrit di lapangan.
“Sebisa mungkin untuk memastikan warga masyarakat yang terkonfirmasi tidak melakukan aktifitas yang berlebihan, berkerumunan dan berkumpul di tempat tempat yang tertutup. Pemerintah Desa tetap melaksanakan pengontoralan Setiap gerak gerik masyarakat yang keluar masuk, baik masyarakat yg ada di wilayah desa maupun masyarakat yang berasal dari luar desa tersebut ” Tegas Ketua satgas