Home » 2021 » Maret » 22

Daily Archives: 22 Maret 2021

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Mewujudkan HAM Adalah Memastikan Program dan Target RPJMD berhasil Tahun 2022

Bupati Buol bersama Asisten, Staf Ahli, Kepala-kepala OPD hadir dalam memperingati Sosialisasi Kriteria Kabupaten Peduli HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021. Tema sosialisasi ini adalah “ Dengan Sosialisasi Peduli HAM, Kita wujudkan Kabupaten Buol Berbasis HAM”, menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Sulteng, bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin 22 Maret 2021.

Sosial dan kegiatan Memperingati Hari HAM ini, adalah karena salah satu daerah yang masuk kategori peduli HAM adalah Kabupaten Buol.

HAM dan Demokrasi

Hak Asasi Manusia (Human Rights) adalah salah satu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. (Wikipedia).

Menurut Bupati Buol, HAM tidak bisa di lepaskan dari demokrasi. Sebab, demokrasi tanpa Hak Asasi Manusia, artinya Demokrasi tersebut terancam dalam bahaya. Sebab, dalam suatu system yang demokratis terdapat pengakuan hak manusia untuk hidup di dalamnya. Olehnya, ketika semboyan demokrasi berkumandang lewat revolusi Perancis, tak lama setelahnya teriakan kebebasan dan Hak Asasi Manusia berkumandang.

“Demokrasi mengajarkan bahwa nilai-nilai perbedaan harus di hargai. Demokrasi tidak saja perbedaan pendapat. Namun, lebih jauh dari itu adalah menghargai dan menjaga hak orang lain. Oleh sebab itu, tidak demokrasi tanpa HAM, sama halnya dengan tidak ada demokrasi tanpa perikemanusiaan” ujar Bupati Buol.

Hak “Sipol” dan Hak “Ekosob”

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia, terdapat dua klasifikasi HAM yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah hak “Sipol” atau Sipil dan Politik, Yang Kedua adalah Hak “Ekosob”, atau Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

“Kadang kala HAM hanya di maknai sempit sebatas hak memilih dan di pilih, atau hak bebas menyatakan pendapat di muka umum. Dalam banyak fakta, hak sipil juga dapat terjerumus kedalam liberalisme yang kebablasan, atau demokrasi liberal” tutur Bupati Buol.

Sebagian besar Negara di dunia, sudah menganut Hak Sipol ini, namun yang paling penting untuk di wujudkan sejatinya adalah Hak “Ekosob”, yakni Hak Untuk Hidup Layak, hak untuk sejahtera, hak mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas, hak untuk mengakses kesehatan gratis, hak terhadap alokasi anggaran yang berpihak. Hal-hal ini yang masih harus terus menerus kita wujudkan di kabupaten Buol” lanjut Bupati.

Olehnya, di Kabupaten Buol, semangat untuk menjunjung tinggi HAM adalah juga semangat mewujudkan kesejahteraan, baik itu akses terhadap modal sarana-prasarana pertanian, akses pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, akses untuk dapat memiliki minimal seekor ternak sapi. Semua ini adalah upaya untuk merealisasikan Hak “Ekosob” Rakyat.

Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi Dalam Pancasila

Dalam Pidato 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI, yang juga di kenal dengan Hari Lahir Pancasila, Founthing Father Sukarno berpidato dan menyebut tentang “Trisila” atau tiga sila, yakni: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Sosio-Ketuhanan.

“HAM juga di atur dalam Pancasila, yakni Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Beradab. Sukarno menyebutnya sebagai Sosio nasionalisme, atau Nasionalisme yang harus menjunjung tinggi Perikemaanusiaan. Sukarno Mengkritik Nasionalisme sempit, seperti Nasionalisme Hitler di Jerman yang mewujud sebagai fasisme” Pungkas Bupati Buol Lagi.

Bagi Bupati mantan dokter ini, Semboyan NKRI harga mati tidak bisa hanya menjadi slogan atau seremoni bahkan menjadi yel-yel saat Timnas Indonesia sedang bertanding sepak bola.

Selanjutnya menurut Bupati Buol, demokrasi sebagai Ibu Kandung HAM harus juga mewujud tidak saja dalam lapangan politik semata, namun, paripurnanya Demokrasi jika HAM “Ekosob” di wujudkan dalam sendi kehidupan rakyat.

“Demokrasi Lapangan Politik, adalah demokrasi parsial, tidak sempurna, olehnya demokrasi harus menjamin hak hidup rakyat, hak lapangan pekerjaan, hak petani untuk sejahterah, hal ini yang di sebut Sukarno sebagai Sosio-Demokrasi dalam Pancasila” ujar Bupati dua periode ini.

Olehnya, Program P3K, Gertak Bos, One Man One Cow, Budidaya Tambak Udang Vaname adalah sebuah jembatan emas mewujudkan sosio-demokrasi atau HAM “Ekosob”.  Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan bertumpu pada kemandirian adalah cita-cita atau falsafah demokrasi ekonomi di Kabupaten Buol.

“Tugas Kemanusiaan (HAM) kita adalah memastikan program berjalan dan target RPJMD dapat kita capai di Tahun 2022” tutup Bupati Buol.

Bentuk Dewan CSR, Bupati Buol: CSR Harus Linear dengan Program Strategis Daerah Untuk Gerakan Perekonomian Rakyat

Bupati Buol bersama jajaranya melakukan rapat kerja bersama Perbankan se-Kabupaten Buol dan PT. HIP dalam rangka membahas agenda terkait Pemulihan Ekonomi Masyarakat di masa Pandemi Covid-19 terkait tanggung jawab social perusahaan atau di sebut Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat. Bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin 22 Maret 2021. 

Dampak Pandemi dan Pangan Sebagai Tulang Punggung

Menurut Bupati Buol, perekonomian saat pandemic memang tidak seperti apa yang kita harapkan. Roda perekonomian, neraca dagang, harga komoditi, dan omset pelaku usaha rata-rata mengalami penurunan. 

“Kita tahu bersama ekonomi saat pandemic mengalami stagnasi dan lesu. Omset usaha dan perdagangan juga menurun. Tetapi, kita tidak boleh menyerah, kita harus memanfaatkan sector lain, memaksimalkan potensi yang ada, untuk bangkit dan memperbaiki neraca perdagangan kita. Intinya kita berusaha agar roda ekonomi terus berputar” ujar Bupati dalam kalimat pembukanya. 

Sekalipun ekonomi secara umum mengalami stagnasi, namun, untuk Kabupaten Buol, salah satu sektor yang tetap berdiri kokoh adalah sektor pangan. Dalam hal ini, baik Pertanian, beras dam jagung, Peternakan, dan Budidaya Tambak tetap tumbuh positif selama pandemic.

“Daerah kita memiliki sektor yang menjadi tulang punggung dan menjadi pertahanan kita sekalipun  di dera pandemi. Produksi Jagung dan Beras kita meningkat di banding tahun sebelumnya, populasi sapi juga terus bertambah, dan yang terakhir  aktifitas budidaya tambak udang vaname saat ini menggeliat bak jamur di musim hujan” Lanjut Bupati Buol. 

Maksimalisasi CSR dan KUR Untuk Genjot Aktifitas Ekonomi

Setiap usaha dalam skala besar, utamanya Perbankan dan perkebunan sawit, wajib mengalokasikan dana CSR sebesar 2-3 % dari laba. Hal ini di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, dan Peraturan pemerintah (PP) 47 Tahun 2021 Tentang CSR. 

“Setiap Perusahaan yang beroperasi di suatu daerah wajib untuk merealisasikan dana CSR, sebagai tanggung jawab sosialnya, telah beroperasi dan mendapat profit di suatu daerah. Substansinya adalah ada efek domino (multiplayer effect) pada ekonomi daerah dan rakyat” ujar Bupati menyederhanakan aturan terkait CSR.

Harapanya CRS dapat menstimulus aktifitas ekonomi rakyat, khususnya pada program prioritas daerah. Oleh sebab itu, sangat penting koordinasi dan sinergitas dalam menyelaraskan penyaluran dana CSR dengan program dan kebijakan pemerintah daerah melalui OPD tekhnis terkait.

Selain dana CSR, sumber pendanaan lain, yang juga dapat di maksimalkan untuk menggenjot aktifitas ekonomi adalah Kredit Usaha Rakyat. Dengan KUR, hambatan aktifitas ekonomi rakyat khususnya di sektor pertanian, peternakan, budidaya tambak dan UMKM dapat di antisipasi. Sebab, problem utama yang menghambat aktifitas ekonomi rakyat terletak pada modal.

“Pemda berharap, proses dana KUR agar di sosialisasi secara massif, dan maksimalisasi oleh Perbankan. Olehnya, saya berharap Perbankan dapat bersinergi dengan OPD terkait, baik untuk kebutuhan data, sasaran penerima, dan manfaat dari penyaluran dana KUR tersebut” tutur Bupati lagi. 

Money Suplay dan Perubahan Paradigma 

Untuk tetap tangguh di tengah pandemi, hal yang sangat penting adalah merubah paradigma lama. Maendseat berpikir, tindakan, dan kebijakan harus kontekstual dengan kondisi hari pandemic hari ini. Utamanya sektor perbankan, harus menerapkan  kebijakan khusus di tengah pandemic.

“Paradigma sebelum pandemi harus kita rubah. Saat ini, upaya untuk mamacu aktifitas ekonomi rakyat harus segera di realisasikan. Sebab, jika tidak, perekonomian kita akan rapuh, dan perputaran uang di daerah akan lesu. Olehnya, mekanisme pencairan dan syarat-syarat pengajuan KUR harus di mudahkan, sejauh tetap sinergis dengan OPD terkait” pungkas Bupati Buol.

Tujuanya adalah agar tercipta syarat ekonomi dapat berputar yakni keterdiaan uang (money suplay). Sebab, tanpa ketersediaan uang, tidak aka nada aktifitas ekonomi. Terlebih, di tengah banyaknya efisiensi dari pemerintah pusat, serta penekanan bagi tiap daerah untuk melakukan Refocusing Anggaran.

“Olehnya saya berharap, agar Perbankan lainya dapat mengikuti langkah BPD Sulteng yang sudah dua tahun belakangan mengalokasikan dana CSR. Tahun kemarin sekitar 800 Juta di cairkan pada kelompok usaha ternak ayam petelur, Tahun ini sekitar 1 Miliar akan di alokasikan kembali dalam sektor usaha tersebut”

“Untuk PT. HIP setiap tahunya sudah mengalokasikan kurang lebih 2 Miliar, hanya saja pemda berharap, agar penyaluranya dapat linear dengan pemda agar dapat lebih di arahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktifitas dan menggerakan roda perekonomian daerah. Olehnya dana CSR harus sejalan dengan program-program strategis daerah dan menumbuh kembangkan UMKM” lanjut Bupati.

Pembentukan Dewan CSR Kab. Buol

Olehnya, dikarenakan waktu yang terbatas, pembahasan terkait dana CSR akan di tindaklanjuti dalam suatu kelompok kerja yang di beri nama Dewan CSR Kab. Buol. Dewan ini di harapkan akan mendiskusikan terkait proses penyaluran CSR, membahas besaran dana CSR, dan bagaimana impelementasi agar program dana CSR dapat tepat sasaran, mensukseskan program strategis daerah, dan meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Buol.