Home » 2021 » Maret » 19

Daily Archives: 19 Maret 2021

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Kunjungan ke PT. HIP Bersama Wagub Sulteng, Bupati Buol Harap Dana CSR di Dorong Pada Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selepas menyampaikan sambutan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penanaman Modal se-Sulawesi Tengah, Bupati Buol bersama Wagub Sulteng dan Kepala Penanaman Modal Provinsi Sulteng mengunjungi Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP di Kecamatan Bukal. Agenda ini selain monitoring, juga diskusi terkait saran dan masukan pemda untuk PT. HIP terkait pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat. 

CSR dan Multyplayer Efek

Dalam kesempatanya Bupati Buol menyampaikan beberapa hal. Namun yang paling di sorotinya adalah terkait dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang harus lebih terarah agar memiliki implikasi ekonomi pada rakyat. Menurutnya, investasi seperti PT. HIP yang sudah kurang lebih dua puluh lima tahun beroperasi, harus mampu menciptakan azas manfaat bagi masyarakat.

“Saya harap kepada PT. HIP agar lebih mengarahkan Dana CSR pada upaya memberdayakan perekonomian rakyat. Selain memiliki azas manfaat, juga dalam jangka panjang adalah dapat menstimulus roda perekonomian dan perputaran uang di daerah” ujar Bupati Buol.

Tidak saja PT. HIP namun perusahaan-perusahaan lainya, seperti sector Tambang agar juga mengalokasikan dana CSR sebagai timbal balik telah beroperasi di Kabupaten Buol. Rakyat, harus mendapatkan efek menetes dari investasi yang ada di Kabupaten Buol. 

“PT. HIP sendiri selama ini hanya menyampaikan laporan, namun pemda tidak ikut serta dalam menentukan sasaran dana CSR tersebut. Saat ini, yang telah tepat sasaran dana CSR, baru Bank Sulteng, saya harap Perbankan lainya, dan juga perusahaan di sector lain agar memastikan tersedianya dana CSR tersebut” ujar Bupati Buol.

Sinergitas dengan Program Strategis Daerah

Untuk menentukan sasaran dana CSR agar lebih memiliki multiplayer efek pada perekonomian daerah dan rakyat, Bupati Buol berharap agar dalam penentuanya sebelum di salurkan, mengajak pemda untuk duduk bersama dalam menentukan sasaran dana CSR tersebut.

“Pemda berharap agar dalam menyalurkan dana CSR, semua perusahaan harus mengajak pemda duduk bersama membahas, mendiskusikan sasaran, dan sector priroitas untuk di bantu” lanjut Bupati.

Sinergitas ini penting agar berkesuaian dengan program-program prioritas daerah. Hal ini agar bantuan yang di salurkan tidak sia-sia dan memiliki implikasi baik ekonomi, social, dan pada peningkatan fiscal daerah” tutur Bupati Buol. 

Bagi Bupati, Dana CSR harus mengambil peran dalam mensukseskan program prioritas daerah, agar cita-cita untuk membangun kesejahteraan dapat di wujudkan pula melalui dana CSR yang setiap tahun wajib di sediakan sebagai tanggung jawab social ekonomi investasi pada daerah tempat menjalankan perusahaanya.

“Untuk tahap awal saya akan mengundang seluruh perbankan di Buol untuk mengikuti apa yang di lakukan oleh BPD Sulteng, yang sudah dua tahun ini kami arahkan pada bantuan modal Ternak ayam Petelur. Tahun ini 2021 Kab. Buol mendapat bantuan sebesar 1 Miliar dari hasil RUPS sepekan kemarin di Kota Palu” Tutup Bupati Buol.

Proteksi Ekonomi Daerah: Cegah Capital Out Flow dan Prioritas Pelaku UMKM Lokal

Bupati Buol bersama Asisten III bidang perekonomian, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Bank Mandiri Cabang Buol, Dinas Sosial, bersama Ketua Kelompok Agro Mandiri Yang Bergerak di Usaha Peternakan Ayam.

Rapat ini membahas beberapa hal strategis terkait kebijakan perekonomian daerah, menguatkan usaha dalam daerah, tata kelolah sirkulasi dangan sembako dalam daerah mengantisipasi capital out flow lewat proteksi ekonomi. 

Pemulihan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial

Sesuai dengan edaran pemerintah pusat focus alokasi anggaran ada tiga hal: yakni Penanganan Covid-19 dan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaringan pengaman social (social safety net). Atas edaran tersebut, setiap daerah berhak mematuhi dan menindaklanjutinya. 

“Pemerintah pusat sudah menentukan road map alokasi anggaran pada tiga sector penting. hal terpenting adalah menjaga ketahanan pasokan pangan dam sembako, kemandirian ekonomi, stabilitas daya beli rakyat, termasuk memastikan UMKM tetap berkembang di tengah pandemi” Ujar Amirudin Rauf. 

Semangatnya adalah bagaimana sirkulasi uang tetap berputar dalam daerah. Sebab, untuk menghidupkan ekonomi suatu wilayah yang mesti di  lakukan adalah menjaga money suplai dalam daerah tersebut. Aktifitas fiskal harus menunjang pembangunan pasar dalam daerah. 

Meminimalisir Capital Out Flow

Salah satu logika ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan, adalah dengan menjaga uang beredar dalam daerah. Hal ini dapat di wujudkan dengan mencegah seminimal mungkin uang mengalir keluar daerah atau yang dalam istilah ekonomi Capital Out Flow.

“Aktifitas ekonomi suatu daerah itu sangat di tentukan oleh money supply kedalam daerah tersebut. Olehnya perangkat kebijakan, dan program kita harus memastikan sirkulasi ekonomi/uang beredar dalam daerah. Kebutuhan bahan seperti sembako yang masih bisa di usahakan dan di dapatkan dalam daerah, tidak mesti kita beli dari luar. 

Menurut Bupati Buol, jika kita memiliki kemauan untuk memperkuat UMKM dalam daerah, jalan memproteksi ekonomi daerah wajib kita lakukan. Setiap OPD yang berkaitan dengan pemenuhan bahan pokok dan pangan harus punya visi kemandirian dan kedaulatan untuk memperkuat perekonomian daerah. 

“Kita akan mengaturnya, baik perangkat kebijakan, regulasi, dan mekanisme tekhnis dalam memperkuat perekonomian daerah, mencegah capital out flow, dan menciptakan multiplayer efek” ujar Bupati Buol.

Multiplayer Efek Dalam Ekonomi Daerah

Upaya membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi, harus termanifestasikan dalam usaha melakukan proteksi ekonomi, dan kebijakan yang memiliki arah keberpihakan pada pelaku ekonomi dan usaha dalam daerah (baca: local). 

Dengan langkah di atas, maka akan tercipta dengan sendirinya apa yang disebut multiplayer efek atau efek domino pada seluruh sektor dan sendi perekonomian dalam daerah, baik petani, peternak, pengusaha, dan optimalisasi fiskal daerah. 

“dengan melakukan proteksi, kita akan meguntungkan banyak sector dalam daerah. Semisal kita membeli ayam dan telur dalam daerah, kita dapat mengembangkan usaha peternakan lokal, menyerap tenaga kerja, memastikan pendapatan tenaga kerja dalam hal ini rakyat. Dalam indikator makro ekonomi, kita dapat memastikan money supply dalam daerah, pasar local menjadi kuat, dan aliran uang keluar daerah (capital out flow) juga dapat di kurangi” tutur Bupati dua periode ini.

Multiplayer efek ini juga dapat menciptakan dampak langsung dan juga dampak yang tidak langsung. Dampak langsung adalah pelaku usaha akan merasa terlindungi, pendapatan daerah juga akan meningkat. Dampak tidak langsungnya adalah menciptakan pasar tenaga kerja baru, memantik pelaku-pelaku usaha baik yang identic maupun usaha lainya untuk bergerak di sektor ekonomi, sebab, ada kepastian dan jaminan pemerintah bahwa produksi local akan di prioritaskan.

Sinergitas Lintas OPD, Perbankan dan Pelaku Usaha

Bupati Buol berpesan agar untuk memastikan usaha local berkembang, produk local laris di pasaran, dan geliat usaha agrobisnis dan peternakan menjamur, setiap OPD dan Perbankan harus berkerjasama dalam mengupayakan dan menutup kran produk luar daerah.

“sinergitas OPD, Perbankan dalam bidang kredit dan lain-lain, serta pelaku usaha harus di desain dalam satu kerangka kerja kebijakan yang saling terkoordinasi dan memiliki capaian yang jelas. Kita akan memastikan produk sembako dalam daerah terbeli, jika kurang baru kita akan memasok dari luar. Sejauh ini, usaha-usaha lokal kita sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan pemulihan ekonomi maupun jarring pengaman social yang di komandoi oleh Dinas Sosial” lanjut Bupati yang juga seorang dokter ini.

 Belajar dari Politik Perekonomian Negara Maju

Banyak fakta sejarah bahwa Negara-negara yang saat ini di identikan sebagai Negara maju adalah mereka yang menerapkan proteksi ketat terhadap perekonomian dalam negeri, dan menerapkan bea tariff yang tinggi untuk produk luar negeri. Keberpihakan dan prioritas pada pengusaha nasional menjadikan mereka menjadi Negara tangguh seperti sekarang ini.

Lihat saja AS, menerapkan standar harga murah komditi mereka di pasar global, namun juga memasang bea tinggi untuk produk luar negeri yang masuk kenegaranya. Proteksi ekonomi ini menjadikan AS memiliki pendapatan perkapita yang cukup tinggi, dan memiliki PDB yang cukup tinggi pula.

Jepang, di era Restorasi Meiji, dengan kebijakan mengimpor hanya pada bahan-bahan yang tidak ada di Jepang. Sejauh bahan baku tersedia dalam negeri, mereka akan lebih memilih bahan dalam negeri sekalipun dengan menerapkan subsidi sekalipun. Usaha-usaha yang strategis tidak di liberalisasi pada asing, kecuali jenis industry non strategis, bisa di kerjasamakan atau buka kran investasinya.

Cina menerapkan reformasi ekonomi di era Deng Xioping. Untuk mengejar ketertinggalan dari AS dan Jepang, Cina melakukan transformasi dan lompatan jauh kedepan yang saat ini, mereka telah sejajar dengan kedua Negara maju tersebut. Politik upah murah, namun tetap mendorong daerah belakang (pertanian) memasok produk pangan ke kota, menjadikan Cina kuat dan berdaulat secara ekonomi. Hanya beberapa provinsi yang di biarkan terbuka, namun, provinsi lainya tetap di proteksi. Lihat saja produk industri Cina murah dan menguasai pangsa pasar global. 

Pelajaran Penting Dari Proteksi Ekonomi

Dalam skala lokal daerah, proteksi adalah pilihan. Memilih uang lari keluar, dan memakmurkan daerah lain, atau sekalipun dengan susah payah, menjaga sirkulasi uang tetap berputar dalam daerah, menjaga neraca dagang stabil, dan kondisi fiscal daerah tidak deficit.

Olehnya, di tengah program yang sangat membutuhkan bahan sembako baik dalam BLT atau PKH, baiknya memprioritaskan hasil sembako local. Tindakan ini dapat membantu usaha lokal berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan otomatis menjamin kesejahteraan rakyat.

“Jika perlu kita akan buat surat edaran untuk menjamin usaha peternakan ayam potong dan petelur terjual. Selain ayam, dapat juga kita terapkan pada sector pangan lain, seperti beras, dll. Keberpihakan kita jelas adalah mempriroitaskan usaha pangan dan peternakan dalam daerah” tutup Bupati Buol.

Di penutup rapat perwakilan perbankan yakni Bank Mandiri Cabang Buol menyatakan meminta surat edaran sebagai turunan dari strategi pemulihan ekonomi. Perwakilan perbankan juga setuju dengan strategi Semua strategi pemulihan ekonomi yang berkaitan dan kebutuhan sembako rakyat, harus memprioritaskan stok pangan local.


Buol Fokus Investasi Berkeadilan Berbasis Pangan, Peternakan dan Budidaya Tambak

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanaman Modal se-Sulawesi Tengah, sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan, Bupati Buol berkempatan menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang kepada peserta yang berasal dari Provinsi, dan Kabupaten-kabupaten di Sulteng.

Rakor ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi, serta perwakilan tiga belas Kabupaten/Kota di Sulteng. Kegiatan dibuka dengan penampilan tari-tarian adat Buol oleh anak-anak seni tari di kabupaten Buol, bertempat di Hotel Surya Wisata, Tanggal 18 Maret 2021.

Bukan Industri Ekstraktif

Dalam sambutanya, Bupati Buol menyampaikan bahwa karakteristik investasi dan industri di Kabupaten Buol tidak sama dengan apa yang ada di Kab. Morowali, Morut, dan Poso. Jika di Morowali dan Morut bergerak pada industri ekstraktif yakni pertambangan, di Poso terdapat Perusahaan Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana, di Buol justru mengambil pilihan investasi anti mainstream.

“Buol berbeda dengan daerah industri tambang dan PLTA, kami memilih jalur yang tidak umum dilakukan, industri dan investasi di Buol lebih mengarahkan pada sektor pangan, peternakan, dan budidaya tambak” Tutur Bupati.

Olehnya, jika ukuran penanaman modal dari sisi ekstraktivisme, memang Buol tidak memilikinya. Namun jika terkait sektor pangan, Buol telah meletakan pijakan dasarnya sejak beberapa tahun kemarin. Bagi Bupati Buol, investasi sektor non mainstream ini bertujuan mengejar tidak saja pertumbuhan, tetapi juga pemerataan.

Tidak Saja Pertumbuhan, yang utama adalah pemerataan.

Menurut Bupati, industri ekstraktivisme hanya mengejar pertumbuhan semata, tapi melupakan pemerataan. Padahal tujuan industrialisasi adalah mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“olehnya, di Kabupaten Buol kami lebih memilih fokus pada investasi di sektor pangan, peternakan, dan budidaya tambak. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan. Sehingga, ketimpangan pendapatan dapat di kurangi. Program afirmatif pemda di Buol hendak mendorong pemerataan kesejahteraan” tutur Bupati Buol.

Program-program seperti Gertak Boss, P3K, One Man One Cow, dan Budidaya tambak yang rencananya akan di kerjakan tahun ini, dimana SID akan memanfaatkan lahan seluas 2 ribu hektar. Semua program ini, lebih menekankan pada afirmasi dan akses ekonomi rakyat pada sektor produksi.

“Produksi Jagung sudah mencapai 117.000 Ton Tahun 2020, Beras 35.000 Ton, Sapi Tahun 2020 sudah mencapai 35.433 ekor, dan Rencana proyeksi tambak 2000 hektar, yang akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 4-5 ribu tenaga kerja” tutup Bupati Buol.