Home » 2021 » Maret

Monthly Archives: Maret 2021

dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG,M.Si

Salam Pembangunan

Selamat datang di Portal dan Website Pemerintah Kabupaten Buol. Portal dan Website ini adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat serta sebagai media publikasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan dan juga sebagai sarana menampung dan menjawab segala keluhan masyarakat terkait layanan publik dan pembangunan wilayah. Terima kasih atas kunjungannya, semoga Portal dan Webiste ini dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda. Admin

Menakar Kemandirian Desa Melalui Indeks Desa Membangun di Kabupaten Buol

Visi Presiden yang tertuang dalam NAWACITA Ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan & kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan azas REKOGNISI dan SUBSIDIARITAS

Sebagai penjabaran terhadap NAWACITA Ketiga tersebut, Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi menginisiasi langkah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menerbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

 

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun (IDM) bertujuan untuk menetapkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju suatu kemandirian Desa perlu kerangka kerja pembangunan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. 

Sejak tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mempublikasikan pemanfaatan IDM yang pada saat itu masih mengacu pada data Potensi Desa (Podes) yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutkan akan dimutakhirkan setiap tahunnya. IDM juga dapat dimanfaatkan untuk memotret perkembangan kemandirian Desa dan mengarahkan ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dengan tepat dari Pemerintah yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial serta tingkat partisipasi masyarakat. Manajemen strategi yang dibentuk melibatkan para pihak dari Satker Daerah diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Camat, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) secara berjenjang dari level Kabupaten, Kecamatan dan Desa. (TPP lebih familier disebut Pendamping Desa, pen)

PENGORGANISASIAN PENGUKURAN STATUS PERKEMBANGAN DESA

 

 

 

Indeks Desa Membangun
juga dapat diakses melalui aplikasi berbasis Website :
http://idm.kemendesa.go.id dengan User ID dan Password sesuai jenjang
organisasi para pihak. Metode perhitungan IDM tertuang dalam SOP (Standar
Operasional Prosedur) secara umum diuraikan berikut ini :

Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi No. 315/PR.01.02/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penyampaian Permintaan Updating Data IDM Tahun 2020, Dinas PMD-P3A telah melaksanakan pengukuran status kemandirian Desa melalui kegiatan Sosialisasi dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun di 108 Desa pada 10 (sepuluh) Kecamatan yakni Kec. Momunu, Lakea, Bokat, Bunobogu, Tiloan, Paleleh, Bukal, Gadung, Karamat dan Paleleh Barat.

Kegiatan pemutakhiran IDM ini juga sampai saat ini dijadikan dasar acuan Kementerian Keuangan untuk menetapkan Pagu Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja dalam perhitungan rincian Dana Desa pada RAPBN Tahun 2021. Kebijakan Alokasi Afirmasi dimaksud diprioritaskan bagi desa-desa yang masih berstatus “Sangat Tertinggal” dan “Tertinggal” guna mendukung Desa mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Sementara Alokasi Kinerja merupakan penghargaan (reward) yang diberikan bagi Desa yang mengalami perubahan skor dan Status IDM “Maju” dan “Mandiri”.

SERBA SERBI PEMUTAKHIRAN IDM TAHUN 2020

Tindaklanjut Surat Kepala Dinas PMD-P3A Nomor : 141/129-15/DPMD,P3A tanggal 8 Juni 2020 perihal Permintaan Updating Data IDM Tahun 2020 menjadi acuan Tim Pendamping Desa untuk melaksanakan fasilitasi dengan metode pengorganisasian yang digerakkan dari tingkat kecamatan untuk memediasi desa-desa melaksanakan pemutakhiran IDM mulai dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner, input pada aplikasi on-line berbasis web sampai pada penandatanganan Berita Acara Penetapan Status Desa tingkat Desa dan Kecamatan. Kegiatan pemutakhiran IDM ini efektif terlaksana selama 12 hari sejak tanggal 14 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Tahapan terakhir adalah verifikasi dan validasi data IDM tingkat kabupaten

SERBA SERBI PEMUTAKHIRAN IDM TAHUN 2020

Tanggal 6 Juli 2020 tepatnya hari senin, Tim TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) telah melakukan koordinasi bersama Dinas PMD-P3A dan Bappeda Kab. Buol untuk fasilitasi kegiatan verifikasi dan validasi IDM tingkat Kabupaten. Kegiatan verifikasi dimaksud terlaksana pada tanggal 13 Juli 2020 dan bertempat di kantor Dinas PMD-P3A Kab. Buol. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah penandatanganan Berita Acara IDM tingkat Kabupaten oleh Tim Verifikasi Kabupaten yakni Koordinasi TAPM, Kepala Dinas PMD-P3A dan Kepala Bappeda Kab. Buol. Seluruh rangkaian tahapan kegiatan pemutakhiran IDM Tahun 2020 telah terlaksana dan dinyatakan Tuntas dengan hasil Status Perkembangan dan Kemandirian Desa yang telah direkap dari tahun 2017 s/d 2020 pada tabel dibawah :

KOORDINASI DAN VERIFIKASI ID KABUPATEN


PENJELASAN TABEL : 

Perkembangan dan kemandirian Desa yang dilaksanakan melalui pemutakhiran IDM sejak tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami perubahan status maupun prosentase. Pada tabel dapat dilihat bahwa tahun 2017 dan 2018 masih terdapat status Desa “Sangat Tertinggal” walaupun terjadi penurunan jumlah Desa, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang status desa “Sangat Tertinggal” perlahan-lahan tumbuh dan naik level menjadi desa “Tertinggal”, “Berkembang” dan bahkan terdapat peningkatan pada status Desa “Maju”. Namun sampai tahun ini belum ada satupun desa mencapai status desa “Mandiri”, hal ini menjadi bahan rekomendasi dan target untuk tahun berikutnya paling tidak melalui intervensi program pemerintah maupun desa dapat lahir minimal 3 desa dengan status Desa “Mandiri”.

Musrembang Tahun 2021: Sebagai “Momen Penentuan” Menuju Buol Maju dan Sejahtera

Pemerintah Daerah Kabupaten Buol melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2021, dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Musrembang kali ini mengangkat tema “Pemulihan ekonomi dan sosial menuju pemantapan kesejahteraan dan kemandirian daerah”.

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Buol, Forkompida, DPRD Kabupaten Buol, Pimpinan SKPD, dan Camat serta Kades se-Kabupaten Buol. Kegatan berlangsung di Kantor Bappeda, Rabu, 24 Maret 2021.

Membangun di Tengah Pandemi

Bupati Buol dalam sambutan pembukanya, menjelaskan tentang tantangan dan hambatan membangun di tengah pandemic yang belum kunjung reda. Hampir setiap sector mengalami stagnasi dan pelambatan. Tak terlebih sector ekonomi, menjadi sasaran utama dampak virus ini. 

“Hampir semua sector mengalami kemandegan, pedagang-pedagang dipasar saja banyak mengeluh mengalami penurunan omset selama pandemi. Kita di tuntut untuk mampu melahirkan kebijakan yang mensejahterakan, di tengah keterbatasan anggaran karena refocusing dan hambatan-hambatan lainya” ujar Bupati Buol.

Namun, salah satu hal yang patut disyukuri, di tengah Pemangkasan anggaran DAU hampir 14 % dan refocusing anggaran, pertumbuhan ekonomi masih tetap stabil di angka 3 persen. Tentu hal ini berkat strategi kebijakan yang tepat dan inovatif oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah. 

“Saya berharap seluruh jajaran SKPD mampu memaksimalkan potensi yang ada,  mampu berpikir inovatif di tengah keterbatasan anggaran, melakukan hal besar dari anggaran terbatas, sederhananya kita harus mampu dan berani keluar dari lubang jarum yang sempit untuk tetap mewujudkan kesejahteraan rakyat” lanjut Bupati Buol.

Mengetatkan Ikat Pinggang

Pandemi ini selain berdampak pada kesehatan, yang paling terdampak parah adalah sector ekonomi. Tidak saja Indonesia dan daerah-daerah, Negara Maju sekalipun seperti AS dan China ikut terkena dampak. Strategi ekonomi yang di lakukan adalah dengan menerapkan proteksi ekonomi, mengurangi belanja apparatus Negara, dan berlomba-lomba menarik deviden dari produk impor, serta menurunkan komiditi ekspor mereka. 

“Seluruh OPD harus mampu menerapkan apa yang di sebut kebijakan pengetatan ikat pinggang. Mengurangi belanja yang tidak perlu, efisensi anggaran, harus mampu memilah mana program dan kebijakan yang prioritas dan dapat memberi efek domino bagi aktifitas ekonomi mayoritas rakyat” tutur Bupati Buol. 

Selain mengetatkan ikat pinggang, untuk tetap pro aktif dalam memastikan kebijakan tepat sasaran, Bupati Buol menghimbau agar bekerja lebih giat dan tekun bagi para OPD. Sampai pandemic ini benar-benar lenyap dari bumi Pogogul, menurutnya setiap perangkat kerja daerah harus memangkas jatah jam tidur. Sebab, di luar jam kerja sekalipun setiap perangkat kerja daerah di tuntut untuk berpikir tentang perbaikan hajat hidup rakyat.

Tahun 2021 adalah “Momen Penentuan” 

Menurut Bupati Buol, Tahun 2021 ini adalah satu titik penentuan. Suatu momen yang akan sangat menentukan hal-hal besar kedepan. 2021 adalah Tahun keempat periode kedua, artinya menyisahkan setahun lagi untuk mewujudkan semua target RPJMD dan cita-cita besar tentang kemandirian dan kesejahteraan.

“kita sudah memasuki Tahun ke IV periode pemerintahan, seluruh target di bidang program dan kebijakan telah kita canangkan di capai Tahun 2022, olehnya tahun ini kita harus meningkatkan etos kerja kita, berpikir lebih keras, memaksimalkan sector-sektor yang bisa mendukung suksesnya program kita” ujar Bupati.

“Ada banyak Target kita, namun yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat ada beberapa yakni: produksi Jagung, Produksi beras, peningkatan populasi sapi, dan realisasi program budidaya tambak vaname sebanyak 2 ribu hektar, hal ini akan kita tingkatkan intensitasnya tahun 2021 ini, sebab, di tahun depan, kita tinggal mengejar yang belum tercapai dengan waktu terbatas”ujar Bupati Buol lagi.

Untuk di ketahui, Target RPJMD tahun 2022 adalah produksi Jagung 100 ribu Ton, Produksi Beras 50 ribu Ton, dan Populasi sapi 50 ribu ekor, yang telah mencapai target produksi bahkan di tahun 2020 adalah produksi Jagung. Produksi beras dan populasi sapi, masih menyisahkan 2 tahun lagi untuk wujudkan sesuai target RPJMD.

“Produksi Beras Tahun 2020 berkisar di angka 35 ribu Ton, sedangkan jumlah populasi Sapi berada di angka 35.433 ekor. Olehnya saya tekankan kepada OPD terkait yang bersinggungan langsung dengan realisasi target RPJMD tersebut, untuk focus merealisasikan apa target yang telah kita sepakati bersama untuk di capai di tahun terakhir periode kita” lanjut Bupati.

“Dinas UMKM agar ambil peran penting memastikan semua produk petani agar dapat laris di pasaran. Semua komoditi petani harus dapat terbeli dan memberi efek timbal balik bagi pendapatan petani. Jika pendapatan petani terjamin, roda perekonomian juga dapat berputar, sebab mayoritas rakyat di Desa adalah petani. Dengan jalan ini gairah ekonomi akan kembali pulih dan bersemangat” lanjut Bupati lagi.

Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan, MCP KPK Urut 1 dan WTP 4 Kali

Di aspek penyelenggaraan pemerintahan juga terus menunjukan perbaikan yang signifikan. Dengan kerja keras, Tahun 2021 ini, Kabupaten Buol meraih MCP KPK peringkat pertama di Sultengn dan peringkat 51 secara nasional. Buol bahkan meninggalkan jauh peringkat Provinsi Sulteng yang berada di urutan empat ratus lebih. 

Kabupaten Buol meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut. Hal ini tidak saja prestasi, tetapi telah menjadi budaya wajib bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buol. 

Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesenjangan Menurun

Program kerakyatan telah berhasil mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Buol. Hal di paparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan telah mengalami penurunan dua digit, dari yang awalnya 15 %, turun menjadi 13 % lebih. 

Karena program kerakyatan juga tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan, akhirnya terbukti dengan tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin yang juga terus menerus menipis. 

Berdasarkan data BPS, gini ratio atau tingkat kesenjangan turun dari angka 0,36 Tahun 2019, menjadi 0,285 tahun 2020. Hal ini tentu adalah dampak dari program-program strategis daerah yang berhasil meningkatkan perekonomian rakyat menengah kebawah khususnya petani.

Mewujudkan HAM Adalah Memastikan Program dan Target RPJMD berhasil Tahun 2022

Bupati Buol bersama Asisten, Staf Ahli, Kepala-kepala OPD hadir dalam memperingati Sosialisasi Kriteria Kabupaten Peduli HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021. Tema sosialisasi ini adalah “ Dengan Sosialisasi Peduli HAM, Kita wujudkan Kabupaten Buol Berbasis HAM”, menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Sulteng, bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin 22 Maret 2021.

Sosial dan kegiatan Memperingati Hari HAM ini, adalah karena salah satu daerah yang masuk kategori peduli HAM adalah Kabupaten Buol.

HAM dan Demokrasi

Hak Asasi Manusia (Human Rights) adalah salah satu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. (Wikipedia).

Menurut Bupati Buol, HAM tidak bisa di lepaskan dari demokrasi. Sebab, demokrasi tanpa Hak Asasi Manusia, artinya Demokrasi tersebut terancam dalam bahaya. Sebab, dalam suatu system yang demokratis terdapat pengakuan hak manusia untuk hidup di dalamnya. Olehnya, ketika semboyan demokrasi berkumandang lewat revolusi Perancis, tak lama setelahnya teriakan kebebasan dan Hak Asasi Manusia berkumandang.

“Demokrasi mengajarkan bahwa nilai-nilai perbedaan harus di hargai. Demokrasi tidak saja perbedaan pendapat. Namun, lebih jauh dari itu adalah menghargai dan menjaga hak orang lain. Oleh sebab itu, tidak demokrasi tanpa HAM, sama halnya dengan tidak ada demokrasi tanpa perikemanusiaan” ujar Bupati Buol.

Hak “Sipol” dan Hak “Ekosob”

Dalam deklarasi Hak Asasi Manusia, terdapat dua klasifikasi HAM yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah hak “Sipol” atau Sipil dan Politik, Yang Kedua adalah Hak “Ekosob”, atau Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

“Kadang kala HAM hanya di maknai sempit sebatas hak memilih dan di pilih, atau hak bebas menyatakan pendapat di muka umum. Dalam banyak fakta, hak sipil juga dapat terjerumus kedalam liberalisme yang kebablasan, atau demokrasi liberal” tutur Bupati Buol.

Sebagian besar Negara di dunia, sudah menganut Hak Sipol ini, namun yang paling penting untuk di wujudkan sejatinya adalah Hak “Ekosob”, yakni Hak Untuk Hidup Layak, hak untuk sejahtera, hak mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas, hak untuk mengakses kesehatan gratis, hak terhadap alokasi anggaran yang berpihak. Hal-hal ini yang masih harus terus menerus kita wujudkan di kabupaten Buol” lanjut Bupati.

Olehnya, di Kabupaten Buol, semangat untuk menjunjung tinggi HAM adalah juga semangat mewujudkan kesejahteraan, baik itu akses terhadap modal sarana-prasarana pertanian, akses pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, akses untuk dapat memiliki minimal seekor ternak sapi. Semua ini adalah upaya untuk merealisasikan Hak “Ekosob” Rakyat.

Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi Dalam Pancasila

Dalam Pidato 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI, yang juga di kenal dengan Hari Lahir Pancasila, Founthing Father Sukarno berpidato dan menyebut tentang “Trisila” atau tiga sila, yakni: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Sosio-Ketuhanan.

“HAM juga di atur dalam Pancasila, yakni Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Beradab. Sukarno menyebutnya sebagai Sosio nasionalisme, atau Nasionalisme yang harus menjunjung tinggi Perikemaanusiaan. Sukarno Mengkritik Nasionalisme sempit, seperti Nasionalisme Hitler di Jerman yang mewujud sebagai fasisme” Pungkas Bupati Buol Lagi.

Bagi Bupati mantan dokter ini, Semboyan NKRI harga mati tidak bisa hanya menjadi slogan atau seremoni bahkan menjadi yel-yel saat Timnas Indonesia sedang bertanding sepak bola.

Selanjutnya menurut Bupati Buol, demokrasi sebagai Ibu Kandung HAM harus juga mewujud tidak saja dalam lapangan politik semata, namun, paripurnanya Demokrasi jika HAM “Ekosob” di wujudkan dalam sendi kehidupan rakyat.

“Demokrasi Lapangan Politik, adalah demokrasi parsial, tidak sempurna, olehnya demokrasi harus menjamin hak hidup rakyat, hak lapangan pekerjaan, hak petani untuk sejahterah, hal ini yang di sebut Sukarno sebagai Sosio-Demokrasi dalam Pancasila” ujar Bupati dua periode ini.

Olehnya, Program P3K, Gertak Bos, One Man One Cow, Budidaya Tambak Udang Vaname adalah sebuah jembatan emas mewujudkan sosio-demokrasi atau HAM “Ekosob”.  Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan bertumpu pada kemandirian adalah cita-cita atau falsafah demokrasi ekonomi di Kabupaten Buol.

“Tugas Kemanusiaan (HAM) kita adalah memastikan program berjalan dan target RPJMD dapat kita capai di Tahun 2022” tutup Bupati Buol.

Bentuk Dewan CSR, Bupati Buol: CSR Harus Linear dengan Program Strategis Daerah Untuk Gerakan Perekonomian Rakyat

Bupati Buol bersama jajaranya melakukan rapat kerja bersama Perbankan se-Kabupaten Buol dan PT. HIP dalam rangka membahas agenda terkait Pemulihan Ekonomi Masyarakat di masa Pandemi Covid-19 terkait tanggung jawab social perusahaan atau di sebut Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat. Bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin 22 Maret 2021. 

Dampak Pandemi dan Pangan Sebagai Tulang Punggung

Menurut Bupati Buol, perekonomian saat pandemic memang tidak seperti apa yang kita harapkan. Roda perekonomian, neraca dagang, harga komoditi, dan omset pelaku usaha rata-rata mengalami penurunan. 

“Kita tahu bersama ekonomi saat pandemic mengalami stagnasi dan lesu. Omset usaha dan perdagangan juga menurun. Tetapi, kita tidak boleh menyerah, kita harus memanfaatkan sector lain, memaksimalkan potensi yang ada, untuk bangkit dan memperbaiki neraca perdagangan kita. Intinya kita berusaha agar roda ekonomi terus berputar” ujar Bupati dalam kalimat pembukanya. 

Sekalipun ekonomi secara umum mengalami stagnasi, namun, untuk Kabupaten Buol, salah satu sektor yang tetap berdiri kokoh adalah sektor pangan. Dalam hal ini, baik Pertanian, beras dam jagung, Peternakan, dan Budidaya Tambak tetap tumbuh positif selama pandemic.

“Daerah kita memiliki sektor yang menjadi tulang punggung dan menjadi pertahanan kita sekalipun  di dera pandemi. Produksi Jagung dan Beras kita meningkat di banding tahun sebelumnya, populasi sapi juga terus bertambah, dan yang terakhir  aktifitas budidaya tambak udang vaname saat ini menggeliat bak jamur di musim hujan” Lanjut Bupati Buol. 

Maksimalisasi CSR dan KUR Untuk Genjot Aktifitas Ekonomi

Setiap usaha dalam skala besar, utamanya Perbankan dan perkebunan sawit, wajib mengalokasikan dana CSR sebesar 2-3 % dari laba. Hal ini di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, dan Peraturan pemerintah (PP) 47 Tahun 2021 Tentang CSR. 

“Setiap Perusahaan yang beroperasi di suatu daerah wajib untuk merealisasikan dana CSR, sebagai tanggung jawab sosialnya, telah beroperasi dan mendapat profit di suatu daerah. Substansinya adalah ada efek domino (multiplayer effect) pada ekonomi daerah dan rakyat” ujar Bupati menyederhanakan aturan terkait CSR.

Harapanya CRS dapat menstimulus aktifitas ekonomi rakyat, khususnya pada program prioritas daerah. Oleh sebab itu, sangat penting koordinasi dan sinergitas dalam menyelaraskan penyaluran dana CSR dengan program dan kebijakan pemerintah daerah melalui OPD tekhnis terkait.

Selain dana CSR, sumber pendanaan lain, yang juga dapat di maksimalkan untuk menggenjot aktifitas ekonomi adalah Kredit Usaha Rakyat. Dengan KUR, hambatan aktifitas ekonomi rakyat khususnya di sektor pertanian, peternakan, budidaya tambak dan UMKM dapat di antisipasi. Sebab, problem utama yang menghambat aktifitas ekonomi rakyat terletak pada modal.

“Pemda berharap, proses dana KUR agar di sosialisasi secara massif, dan maksimalisasi oleh Perbankan. Olehnya, saya berharap Perbankan dapat bersinergi dengan OPD terkait, baik untuk kebutuhan data, sasaran penerima, dan manfaat dari penyaluran dana KUR tersebut” tutur Bupati lagi. 

Money Suplay dan Perubahan Paradigma 

Untuk tetap tangguh di tengah pandemi, hal yang sangat penting adalah merubah paradigma lama. Maendseat berpikir, tindakan, dan kebijakan harus kontekstual dengan kondisi hari pandemic hari ini. Utamanya sektor perbankan, harus menerapkan  kebijakan khusus di tengah pandemic.

“Paradigma sebelum pandemi harus kita rubah. Saat ini, upaya untuk mamacu aktifitas ekonomi rakyat harus segera di realisasikan. Sebab, jika tidak, perekonomian kita akan rapuh, dan perputaran uang di daerah akan lesu. Olehnya, mekanisme pencairan dan syarat-syarat pengajuan KUR harus di mudahkan, sejauh tetap sinergis dengan OPD terkait” pungkas Bupati Buol.

Tujuanya adalah agar tercipta syarat ekonomi dapat berputar yakni keterdiaan uang (money suplay). Sebab, tanpa ketersediaan uang, tidak aka nada aktifitas ekonomi. Terlebih, di tengah banyaknya efisiensi dari pemerintah pusat, serta penekanan bagi tiap daerah untuk melakukan Refocusing Anggaran.

“Olehnya saya berharap, agar Perbankan lainya dapat mengikuti langkah BPD Sulteng yang sudah dua tahun belakangan mengalokasikan dana CSR. Tahun kemarin sekitar 800 Juta di cairkan pada kelompok usaha ternak ayam petelur, Tahun ini sekitar 1 Miliar akan di alokasikan kembali dalam sektor usaha tersebut”

“Untuk PT. HIP setiap tahunya sudah mengalokasikan kurang lebih 2 Miliar, hanya saja pemda berharap, agar penyaluranya dapat linear dengan pemda agar dapat lebih di arahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktifitas dan menggerakan roda perekonomian daerah. Olehnya dana CSR harus sejalan dengan program-program strategis daerah dan menumbuh kembangkan UMKM” lanjut Bupati.

Pembentukan Dewan CSR Kab. Buol

Olehnya, dikarenakan waktu yang terbatas, pembahasan terkait dana CSR akan di tindaklanjuti dalam suatu kelompok kerja yang di beri nama Dewan CSR Kab. Buol. Dewan ini di harapkan akan mendiskusikan terkait proses penyaluran CSR, membahas besaran dana CSR, dan bagaimana impelementasi agar program dana CSR dapat tepat sasaran, mensukseskan program strategis daerah, dan meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Buol.

Kunjungan ke PT. HIP Bersama Wagub Sulteng, Bupati Buol Harap Dana CSR di Dorong Pada Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Selepas menyampaikan sambutan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penanaman Modal se-Sulawesi Tengah, Bupati Buol bersama Wagub Sulteng dan Kepala Penanaman Modal Provinsi Sulteng mengunjungi Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP di Kecamatan Bukal. Agenda ini selain monitoring, juga diskusi terkait saran dan masukan pemda untuk PT. HIP terkait pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat. 

CSR dan Multyplayer Efek

Dalam kesempatanya Bupati Buol menyampaikan beberapa hal. Namun yang paling di sorotinya adalah terkait dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang harus lebih terarah agar memiliki implikasi ekonomi pada rakyat. Menurutnya, investasi seperti PT. HIP yang sudah kurang lebih dua puluh lima tahun beroperasi, harus mampu menciptakan azas manfaat bagi masyarakat.

“Saya harap kepada PT. HIP agar lebih mengarahkan Dana CSR pada upaya memberdayakan perekonomian rakyat. Selain memiliki azas manfaat, juga dalam jangka panjang adalah dapat menstimulus roda perekonomian dan perputaran uang di daerah” ujar Bupati Buol.

Tidak saja PT. HIP namun perusahaan-perusahaan lainya, seperti sector Tambang agar juga mengalokasikan dana CSR sebagai timbal balik telah beroperasi di Kabupaten Buol. Rakyat, harus mendapatkan efek menetes dari investasi yang ada di Kabupaten Buol. 

“PT. HIP sendiri selama ini hanya menyampaikan laporan, namun pemda tidak ikut serta dalam menentukan sasaran dana CSR tersebut. Saat ini, yang telah tepat sasaran dana CSR, baru Bank Sulteng, saya harap Perbankan lainya, dan juga perusahaan di sector lain agar memastikan tersedianya dana CSR tersebut” ujar Bupati Buol.

Sinergitas dengan Program Strategis Daerah

Untuk menentukan sasaran dana CSR agar lebih memiliki multiplayer efek pada perekonomian daerah dan rakyat, Bupati Buol berharap agar dalam penentuanya sebelum di salurkan, mengajak pemda untuk duduk bersama dalam menentukan sasaran dana CSR tersebut.

“Pemda berharap agar dalam menyalurkan dana CSR, semua perusahaan harus mengajak pemda duduk bersama membahas, mendiskusikan sasaran, dan sector priroitas untuk di bantu” lanjut Bupati.

Sinergitas ini penting agar berkesuaian dengan program-program prioritas daerah. Hal ini agar bantuan yang di salurkan tidak sia-sia dan memiliki implikasi baik ekonomi, social, dan pada peningkatan fiscal daerah” tutur Bupati Buol. 

Bagi Bupati, Dana CSR harus mengambil peran dalam mensukseskan program prioritas daerah, agar cita-cita untuk membangun kesejahteraan dapat di wujudkan pula melalui dana CSR yang setiap tahun wajib di sediakan sebagai tanggung jawab social ekonomi investasi pada daerah tempat menjalankan perusahaanya.

“Untuk tahap awal saya akan mengundang seluruh perbankan di Buol untuk mengikuti apa yang di lakukan oleh BPD Sulteng, yang sudah dua tahun ini kami arahkan pada bantuan modal Ternak ayam Petelur. Tahun ini 2021 Kab. Buol mendapat bantuan sebesar 1 Miliar dari hasil RUPS sepekan kemarin di Kota Palu” Tutup Bupati Buol.